JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan, Muhammad Lutfi memiliki berbagai PR yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Terkait hal itu, Lutfi harus pula berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"PR terbesar masih masalah pangan dan pasokan. (Lutfi) harus bisa kerjasama dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian. Itu wajib hukumnya, karena biasanya kan terjadi perdebatan," kata Aviliani di Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Selain itu, Aviliani meminta peraturan pemerintah (PP) terkait RUU Perdagangan harus dapat diaplikasikan. Ia memandang RUU Perdagangan sifatnya sangat nasionalistis. Ini harus dipertimbangkan dengan realita di pasar.

"Di RUU itu semangat nasionalismenya tinggi. Tapi apakah semangat ini bisa cocok dengan kondisi kita. Misalnya, di pasar modern harus ada produk domestik sekian persen itu kan tidak cocok. Jadi harus dilihat lagi yang harusnya di lapangan bagaimana supaya tidak terjadi yang pengennya besar tapi susah dicapai," papar dia.

Dalam penyusunan PP tersebut, lanjutnya, Lutfi harus berkoordinasi dengan menteri terkait. Ini agar tidak terjadi kontraproduksi dengan keinginan menteri lainnya.

Seperti diberitakan, Presiden secara resmi menunjuk mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri dari jabatan Mendag per 31 Januari 2014. Lutfi akan dilantik pada Jumat (14/2) mendatang.