Advertorial

Farouk Muhammad: Atasi Kesenjangan Antarwilayah dengan Pembangunan Daerah

Kompas.com - 08/07/2015, 14:01 WIB

Pembangunan di Indonesia belum mencerminkan pemerataan di seluruh wilayah karena hanya terpusat di pulau Jawa, khususnya kota Jakarta sebagai ibukota negara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad dalam acara diskusi Percepatan Pembangunan Daerah di resto Pulau Dua, Jakarta pada Selasa (7/7/2015).

“Sebagai perbandingan, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki APBD mencapai 80 triliun. Kondisi ini timpang dengan gaji pegawai di pulau Sumatera atau Kalimantan, bahkan perbedaan sangat terlihat jika dibandingkan gaji pegawai negeri di kabupaten/kota Jawa Barat,” kata senator asal Provinsi NTB ini.

Menurut Farouk untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan antar wilayah salah satunya adalah setiap daerah membutuhkan pemimpinan yang kreatif dan inovatif. Seperti yang terjadi di kabupaten Bantaeng yang berhasil mengalami peningkatan produktivitas beras berkat sistem legowo yang diterapkan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah.

"Bantaeng dulu termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahun dilanda banjir dengan infrastruktur dan layanan kesehatan yang buru‎k. Pertumbuhan ekonominya pun hanya 4,7 persen," jelas Nurdin yang hadir sebagai narasumber.

Banyuwangi juga berhasil mengalami progres pembangunan. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Banyuwangi antara lain pembukaan bandara dengan jadwal penerbangan rutin setiap hari serta hadirnya layanan berbasis IT di berbagai bidang.

Selain itu adanya peran DPD RI untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan memperkuat otonomi daerah dilakukan dengan optimalisasi pelaksaan fungsi-fungsi dan distribusi yang lebih proporsional.

“DPD RI juga turut serta mengefektifkan pengawasan dan tindakan korektif atas pengelolaan keuangan negara melalui penindaklanjutakn hasil pemeriksaan BPK serta mengefektifkan upaya penegakan hukum, menyelesaikan permasalahan/pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah,” jelas Farouk. (Adv)

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com