DPD: Ada Pihak Tak Bertanggung Jawab yang Ingin Papua Bergolak

Jakarta, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan insiden penyerangan jemaah dan kios-kios serta masjid di Tolikara, Papua saat Hari Raya Idul Fitri dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pihak tersebut berusaha membuat Papua terus bergolak.

“Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat penyerangan. Otak di balik insiden ini juga harus ditangkap dan diadili serta diungkap apa motifnya. Pemerintah harus bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke mana-mana. Jangan malah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (20/7/2015).

Fahira mengatakan, pendekatan keamanan di Papua saat ini belum diimbangi dengan pendekatan keamanan manusia (human security). Akibatnya, apapun persoalan di Papua selalu dianggap bersifat keamanan. Menurutnya, insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata juga bisa menjadi konflik destruktif melebihi gerakan separatis.

Padahal, untuk peristiwa Tolikara bibit-bibit insiden sudah terlihat dengan beredarnya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

“Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan solusinya,” tutur Fahira.

Fahira yang juga pengurus MUI Bidang Pendidikan dan Pengkaderan ini mendesak pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa Tolikara kepada masyarakat Indonesia.

“Himbauan agar masyarakat terutama umat muslim menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak kasus ini. Paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusiaan publik yang terusik dengan peristiwa ini harus segera dipulihkan,” kata ia.