Penganugerahan Kota Cerdas 2015

Jakarta, 12Agustus 2015 – Harian Kompas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) akan segera mengumumkan penganugerahan Kota Cerdas 2015. Acara yang akan di hadiri oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla ini, akan diselenggaraan di Grand Ballroom, Shangri-La Hotel, Jakarta, 13 Agustus 2015.

Penghargaan ini merupakan puncak dari rangkaian penyusunan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2015 lalu. Acara yang dihadiri oleh sebagian besar pemangku jabatan pemerintah kota tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri empat Menteri Kabinet Kerja.

Penyusunan IKCI 2015 dilatarbelakangi semakin banyaknya penduduk di perkotaan dan semakin banyaknya permasalahan kota. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan tantangan bagaimana cara mengelola kota dengan cerdas dan bertujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya. Perbaikan-perbaikan dan penerapan konsep kota cerdas pun muncul, termasuk di Indonesia.

Inovasi yang berhasil memperbaiki kualitas hidup warga inilah yang kemudian patut diapresiasi lewat penyusunan IKCI 2015 dan kegiatan penganugerahan kota cerdas 2015. Pertama, untuk menghargai daerah yang sudah berhasil. Kedua, dengan adanya penghargaan secara tidak langsung akan mendorong kota-kota lain untuk ikut bergerak bersama menerapkan konsep kota cerdas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan IKCI 2015 meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah kota dianggap bisa menerapkan konsep cerdas dalam perekonomian apabila kota tersebut ditopang oleh perekonomian yang berjalan dengan baik, termasuk kegiatan industri, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, terutama manusia sebagai aset dan aktor utama penggerak ekonomi.  Pengelolaan aspeks osial yang dirasa berhasil jika masyarakat bisa menikmati keamanan, kemudahan dan kenyamanan di kota tersebut. 

Warga juga mendapatkan layanan kesehatan, transportasi, serta layanan public lainnya yang layak. Selain itu, kegiatan sosial digital berkembang dengan baik. Sementara itu, pengelolaan lingkungan yang cerdas dapat digambarkan sebagai kota yang bisa menyediakan hunian yang sehat, pengelolaan energy dengan prinsip hemat, dan kesesuaian tata ruang.

Pengelolaan ekonomi, sosial, dan lingkungan ini harus didukung oleh teknologi informasi komunikasi, tata kelola, dan peran SDM yang baik. Ketiga hal yang disebut terakhir ini merupakan aspek enabler yang juga dipertimbangkan dalam penilaian. Aspek enabler adalah hal-hal yang dianggap bisa mempercepat munculnya inovasi dan solusi cerdas, juga dinilai.

Indikator di dalam masing-masing aspek diberi bobot. Nilai bobot diperoleh dari pendapat 15 akademisi dan profesional yang terkait dengan kota cerdas. Agar semakin sesuai dengan kondisi perkotaan di Indonesia, isu-isu strategis nasional yang dirujuk dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional juga dimasukkan dalam pertimbangan penyusunan bobot.

Pada tahap awal, data sekunder dari 93 kota otonomyang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan enabler dari BPS dan juga ditambah dengan data dari pemerintah kota diolah. Hasilnya, muncul 15 kota nomine yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni 5 kota untuk kategori kota berpenduduk sampai dengan 200 ribu jiwa, 5 kota dengan penduduk diatas 200 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, dan 5 kota dengan penduduk diatas 1 juta jiwa.

Untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat, Litbang Kompas melakukan survei tatap muka kepada 6000 responden di 15 kota tersebut. Sebanyak 755 tenaga lapangan lepas terlibat dalam survei ini. Pendapat masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penilaian IKCI 2015. Masyarakat memiliki peranan sentral dalam proses pengindeksan karena berhak memberikan penilaian langsung terhadap kinerja pelayanan birokrasi dan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota. Sementara itu, tim dari ITB juga melakukan verifikasi terhadap data-data sekunder yang sebelumnya sudah dikumpulkan, terutama aspek enabler.

Hasil survei masyarakat dan olahan data sekunder yang diverifikasi dikombinasikan dan menjadi dasar pemeringkatan kota dalam IKCI 2015. Ke-15 kota nomine kemudian menduduki peringkat pertama hingga kelima Kota Cerdas Indonesia 2015 yang terbagi dalam tiga kategori kota, yakni kelompok kota berpenduduk sampai dengan 200 ribu jiwa, kota berpenduduk diatas 200 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, dan kota berpenduduk diatas 1 juta jiwa.

Selain itu, juga hasil penilaian juga memunculkan kota-kota yang unggul di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kota yang mendapatkan nilai terbesar sehingga layak menjadi kota terbaik di antara 3 kategori kota juga akan disampaikan.

Hasil survei juga membuahkan tingkat kematangan kota yang duduk di peringkat pertama hingga kelima di masing-masing kategori. Tingkat kematangan kota memperlihatkan sejauh mana konsep kota cerdas telah diterapkan oleh kota tersebut bidang ekonomi, sosial, lingkungan, serta aspek enabler .

Saat ini, seluruh proses penyusunan indeks kota cerdas sudah dirampungkan oleh Litbang Kompas dan ITB. HarianKompas dan PGN berikut Telkom sebagai ICT Partner siap mengumumkan 15 kategori Kota Cerdas di Indonesia. Ulasan mengenai 15 kategori Kota Cerdas Indonesia, dapat diikuti secara lengkap di harian Kompas 14 Agustus 2015.

Selaina cara penganugerahan Kota Cerdas 2015, harian Kompas dan PGN juga menyelenggarakan diskusi panel dan sharing session diantaranya, yaitu “Tantangan dan Solusi Pengembangan Kota Cerdas Indonesia”. Hadir sebagai narasumber dalam topik ini ialah Komara Djaya, Ketua Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan UI; Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia; dan Suhono Harso Supangkat, Ketua Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan ITB.

Diskusi panel dan sharing session  disesi kedua akan membahas tema “Implementasi Pengembangan Kota Cerdas”. Hadir sebagai narasumber dalam topik ini ialah Arief Rachadiono Wismansyah, Walikota Tangerang; Ridwan Kamil, Walikota Bandung; Tri Rismaharini, Walikota Surabaya; Sigit Widyonindito, Walikota Magelang; dan Rizal Effendi, Walikota Balikpapan.

TentangHarianKompas

Harian Kompas adalah sebuah surat kabar nasional yang terbit sejak 28 Juni 1965. Mengusung semboyan “Amanat Hati Nurani Rakyat”, harian Kompas dikenal sebagai sumber informasi terpercaya, akurat dan mendalam di Indonesia. Harian Kompas merupakan bagian dari Kelompok Usaha Kompas Gramedia yang didirkan oleh PK Ojong (alm) dan Jakob Oetama. Sebagai news brand Kompas hadir dalam 3 platform, yaitu suratkabar, TV dan portal berita.

Selama 5 dekade ini, kami terus berusaha mengasah diri dengan segenap hati, agar selalu dapat menjadi penunjuk arah bagi Indonesia. Tanpa memandang perbedaan usia, status sosial, dan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Harian Kompas hadir untuk menjadi “Inspirasi Lintas Generasi” bagi Indonesia.

Website : kompasprint.com | Twitter : @hariankompas | Instragram : hariankompas

Tentang PGN

PGN adalah perusahaan milik negara yang dibentuk oleh Pemerintah RI dengan tujuan untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual, sebagaimana dinyatakan dalam dasar hokum dilahirkannya PGN sesuai Pepres No. 19 tahun 1965.  

Dalam menjalankan amanat tersebut, PGN merintis pengembangan jaringan pipa gas bumi sejak 1974. Tidaklah mudah merintis konversi energi di saat Indonesia masih mengalami kejayaan produksi minyak bumi. Namun perjuangan PGN membuahkan hasilnya saat ini, di mana dengan lebih dari 6.200 kilometer pipa transmisi dan distribusi yang berhasil dibangunnya, PGN berhasil menyalurkan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestic setara dengan 23 juta liter per hari. PGN menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, SPBG serta rumah tangga. 

Sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap gas bumi di dalam negeri dengan sumber yang terbatas, PGN terus berusaha mencari solusi strategis untuk menjamin suplai bagi para konsumen dan mencegah kelangkaan gas bumi di beberapa wilayah. Saat ini PGN sedang mencari suplai gas baru, terutama dari lokasi yang dekat dengan infrastruktur yang ada, serta berupaya mendapatkan volume yang lebih besar untuk dia lokasikan pada penggunaan di pasar dalam negeri.  

Sebagai upaya peningkatan transparansi dan kemudahan mendapatkan dana untuk pengembangan infrastruktur gas, pada tahun 2003 Pemerintah atas persetujuan DPR mengambil langkah untuk menjadikan PGN sebagai perusahaan terbuka. Saat ini Perseroan merupakan perusahaan milik negara publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana kepemilihan saham PGN sebesar 56,96% dimiliki oleh Pemerintah RI dan sekitar 43,04% dikuasai publik. 

Info selengkapnya mengenai acara hubungi :

Marketing Communication
HarianKompas
Email :desy.budi@kompas.com