Wakil Ketua DPD: Pelabuhan Juga Harus Dipersiapkan Pemerintah

Kompas.com - 15/08/2015, 12:39 WIB


Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyatakan jika masalah pembangunan maritim laut bukan hanya masalah tol laut dan masalah pengangkutan dari satu pulau ke pulau lain, tetapi juga membangun infrastrukturnya mulai dari daerah. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela Acara Sidang bersama DPR RI – DPD RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI di komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2015).

GKR Hemas menyoroti pidato Presiden tentang masalah pembangunan kemaritiman. Menurutnya, Infrastruktur daerah dalam mengakomodasi rencana “tol laut” ala Jokowi masih minim. Ketimpangan pembangunan terutama di luar Jawa yang menghubungkan distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan pangan ke seluruh daerah di Indonesia belum terintegrasi, baik jalan, transportasi, dan pelabuhan.

Program pemerintah yang mendukung program ini adalah dengan berlakunya UU Kelautan no.32 tahun 2014 dan UU Desa no.6 tahun 2014. Dengan dana desa, daerah bisa lebih cepat membangun dan memperkuat sendi perekonomian. DPD juga sudah mendukung program Pemerintah,  hal tersebut bisa dilihat dengan keikutsertaan dalam membantu pemerintah daerah mensosialisasikan dana desa dalam setiap kegiatan ke daerah. “Pelabuhan juga harus dipersiapkan pemerintah dalam menunjang kemaritiman tersebut,”ujar Hemas

-

Hemas menambahkan jika pemerintah mencetuskan program harus disertai pendampingan, baik itu dari eksekutif, legislatif, maupun pemda dan melibatkan Kementrian terkait. “Potensi Sumber Daya Laut sangat besar untuk meningkatkan devisa, sekarang tinggal dananya APBN 2016 itu apakah mencukupi atau tidak untuk mengelola program pemerintah tersebut,”katanya.

Pada kesempatan ini Hemas juga menyoroti masalah Indonesia timur, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Beliau juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan Indonesia timur. Dengan adanya tol laut yang menjadi program maritim Jokowi tersebut diharapkan pemerataan pembangunan semakin cepat. Ia berharap agar pemerintah Jokowi mengingatkan pentingnya menghargai budaya dan tenggang rasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena semakin ditinggalkan. (adv)

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com