Advertorial

Irman Gusman: Ulama sebagai "Part of Solution"

Kompas.com - 25/08/2015, 10:50 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mendukung peningkatan peran dan tanggung jawab ulama atau intelektual Islam dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berkolaborasi dengan peran dan tanggung jawab pemimpin Islam dalam proses pengambilan kebijakan, baik tingkat nasional maupun lokal. Menurutnya, ulama sebagai part of solution dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan.

Seperti halnya di tingkat lokal, peran dan tanggung jawab kedua unsur tersebut tercatat dalam gaya kepemimpinan Azwar Anas selaku gubernur Sumatera Barat selama dua periode (1977-1987) dan pendahulunya, Harun Zain, yang sebelum mulai masa baktinya (1967-1977) dilantik sebagai pejabat gubernur sejak tahun 1966.

"Saya sepakat, ulama benar-benar kita dengarkan dalam proses pengambilan kebijakan. Di kampung saya, zaman Pak Harun dan Pak Azwar, kedua gubernur melibatkan informal leaders seperti pemuka agama dan pemuka adat. Untuk kepentingan masyarakat di Sumatera Barat yang sebagian besar beragama Islam, Pak Harun dan Pak Azwar melibatkan ulama dalam proses pengambilan keputusan. Mereka berkonsultasi dengan ulama," senator asal Sumatera Barat tersebut menyatakannya dalam sambutan sesi ta'aruf menyambut Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Garden Palace Hotel, Surabaya, Senin (24/08/2015).

Untuk peran dan tanggung jawab ulama dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, dia menyinggung hubungannya dengan pemimpin tingkat nasional atau lokal. Dia mengajak hadirin-hadirat menoleh sejenak ke Ranah Minangkabau, tanah kelahiran cikal-bakal MUI yang berfalsafah “Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”.

Irman menyebut budaya Minangkabau menerapkan konsep kepemimpinan “Tungku Tigo Sajarangan” atau “Tali Tigo Sepilin”, karena tiga unsur kepemimpinan yang bahu-membahu memajukan masyarakat dan negeri, yaitu ulama, ninik mamak, dan cerdik pandai. Dalam konsep ini, ulama sebagai “suluah bendang dalam nagari” atau “obor penerang bagi negeri”. Dua gubernur tersebut berhasil mengangkat harkat dan martabat masyarakat dan daerah Sumatera Barat itu.

Dalam konteks Indonesia, Irman menyambung, ulama berperan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat obor penerang, ulama bukan hanya pemberi cahaya, melainkan sekaligus pemberi arah dan pedoman.

Apalagi, di satu sisi, dewasa ini Indonesia dalam situasi kondisi yang kurang menggembirakan, baik karena faktor internal maupun faktor global, seperti pertumbuhan ekonomi menurun, nilai rupiah melemah, serta volume dan nilai ekspor menurun. Kesenjangan sosial dan ekonomi pun makin melebar. Di sisi lain, semangat nasionalisme mulai melonggar serta solidaritas dan gotong royong tengah merosot di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, berbagai konflik antar dan intra umat beragama belum mereda dan berpotensi terjadi di beberapa daerah. Radikalisme masih mengancam keberagaman. Belum lagi krisis keteladanan.

Menghadapi situasi kondisi seperti ini, MUI mempunyai peran dan tanggung jawab membimbing bangsa dan negara. Dalam ungkapan lain, ulama menjadi “part of solution” dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan tadi.

Oleh karena itu, Irman menaruh harapan agar Munas IX MUI tahun 2015 ini, selain merumuskan program organisasi, juga merumuskan pemikiran yang benar bagi kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang. Sehingga, dengan begitu, MUI makin terasa peran dan tanggung jawabnya sebagai “obor penerang” dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Irman juga mengucapkan terima kasih karena panitia penyelenggara mengundang dan memberikan kesempatan kepadanya selaku Ketua DPD RI untuk berbicara dalam forum malam ta'aruf ini. Lalu, dia menyambut gembira dilaksanakannya Munas IX MUI yang mengusung tema “Islam Wasathiyah untuk Indonesia dan Dunia yang Berkeadilan dan Beradab”. "Mencermati situasi aktual negara kita dan kondisi dunia dewasa ini, menurut saya, tema tersebut sangat tepat karena menyangkut peran dan tanggung jawab ulama Indonesia dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini dan menghadapi tantangan masa depan, serta peran dan tanggung jawab para pemimpin Islam Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan tatanan dunia yang adil dan beradab.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf juga menyatakan syukurnya karena Jawa Timur menjadi tuan rumah. Dia juga menyinggung peran dan tanggung jawab ulama di Jawa Timur, yang berkolaborasi dengan peran dan tanggung jawab pemimpin daerah dalam proses pengambilan kebijakan.

Sesi ta'aruf dihadiri Ketua Umum MUI M Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, serta jajaran kepengurusan MUI di pusat dan wilayah. Selain Irman, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan juga menjadi narasumber sesi ta'aruf.

Munas kali ini yang terakhir bagi Dewan Pimpinan MUI Pusat periode 2010-2015 di bawah ketua umumnya M Din Syamsuddin. Agendanya antara lain penyampaian laporan dewan pimpinan pusat serta penetapan tim formatur kepengurusan dan pemilihan ketua umum. Presiden Joko Widodo yang membuka munas hari Selasa (25/08/2015), sedangkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang menutupnya hari Kamis (27/08/2015). (Adv)

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com