DPD RI Ingin Pemerintah Beri Perlakuan Khusus pada Daerah Kepulauan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginginkan pemerintah memberi insentif dan perlakuan khusus kepada daerah bercirikan kepulauan. Hal tersebut berkaitan dengan kepedulian DPD RI terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, Bab V Pasal 28 sampai 30.

Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam Executive Brief mengenai Dana/anggaran Provinsi bercirikan Kepulauan bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenoek dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo, di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai 8, Komplek Parlemen, Jakarta (19/10/2015).

Ada empat pandangan DPD RI  mengenai hal ini. Pertama, terkait implementasi UU No. 23 tahun 2014, sejauh mana pemerintah menyiapkan perangkat aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang provinsi di laut bercirikan kepulauan. Selanjutnya, DPD juga menyampaikan catatannya tentang konsep percepatan pembangunan di provinsi di laut dan bercirikan kepulauan. DPD mempertanyakan sejauh mana pemerintah menyiapkan desain dan implementasi konsep percepatan tersebut.

-

Hal terkait RAPBN 2016 yang sedang dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan DPD pun turut disinggung. DPD berharap dapat mengetahui usulan pemerintah dalam Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam RAPBN 2016 terkait hal yang sama, yakni provinsi di laut dan bercirikan kepulauan.

Terakhir, DPD juga ingin mengetahui skema pendanaan provinsi di atas laut dan bercirikan –kepulauan--di luar anggaran APBN, yang telah disusun dan disiapkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Provinsi di atas laut dan bercirikan kepulauan tersebut.

DPD berharap keempat catatan penting tersebut mendapat perhatian serius, sehingga dapat disikapi dengan tepat oleh pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian, percepatan pembangunan provinsi di atas laut dan bercirikan kepulauan bisa segera direalisasikan. (Adv)