Tujuh Gebrakan Menko Maritim Benahi Tanjung Priok

Senin, 16 November 2015
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Antrean kendaraan yang akan keluar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (31/5/2013). Bank Dunia memperkirakan inflasi bisa mencapai 9 persen akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.



KOMPAS.com -
Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyiapkan tujuh langkah guna menekan masa tunggu bongkar muat (dweling time) di pelabuhan Tanjung Priok. Pembenahan itu meliputi perbaikan arus barang, sistem teknologi informasi, sampai memberantas mafia yang selama ini “bermain” di sana.

“Saya dan tim sudah mempelajari masalah di Pelabuhan Tanjung Priok. Persoalannya memang cukup rumit, terlalu banyak pihak yang berkepentingan,” ujar Rizal Ramli usai menerima kunjungan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste Xanana Gusmao di Jakarta pada Minggu (23/8/2015).

Rizal menjelaskan, langkah pembenahan itu terbagi dalam beberapa tahapan. Pertama, memperbanyak jalur hijau bagi barang-barang ekspor impor yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, jalur merah bagi barang yang dicurigai bermasalah akan ditekan sampai pada tingkat paling minimal. Untuk keperluan tersebut, lanjut Menko Rizal, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya akan menjalin koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

Kedua, meningkatkan biaya denda bagi kontainer yang telah melewati masa simpan di pelabuhan. Selama ini tarif denda yang berlaku sangat rendah, yaitu hanya Rp27.500/hari/kontainer 20 feet.

Akibatnya, sebagian pengusaha lebih suka “menyimpan” barang di pelabuhan ketimbang membayar sewa gudang di luar pelabuhan yang jauh lebih mahal.

“Ketiga, kami akan membangun jalur rel kereta api sampai ke lokasi loading dan uploading peti kemas. Di negara-negara maju, akses jalur rel kereta api memang sampai ke pelabuhan. Dengan akses kereta api ke pelabuhan, maka arus barang akan lebih cepat dan murah, serta mengurangi beban jalan dan kemacetan lalu lintas,” ujar Rizal.

Dia mengakui bahwa rencana tersebut akan berbenturan dengan banyak pihak yang selama ini mengambil keuntungan. Tapi, untuk kepentingan yang lebih besar, Rizal mengaku bertekad merealisasikan rencana itu.

“Sebab, apabila kondisi seperti sekarang dibiarkan berlanjut, maka Tanjung Priok akan terus didera persoalan yang sama dengan keruwetan dan kerumitan yang makin meningkat,” katanya.

Keempat, meningkatkan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan terminal peti kemas. Dengan begitu, pengusaha dapat dengan mudah mengetahui posisi peti kemas secara detil dan akurat. Data tersebut sangat membantu dalam proses penanganan dan relokasi peti kemas dengan cepat dan murah.

Kelima, sudah saatnya Tanjung Priok menambah kapasitas crane. Jumlah yang ada saat ini, menurut Rizal, sudah tidak memadai sehingga kurang memberi daya dukung.

Adapun keenam adalah menyederhanakan peraturan dan perizinan yang berlaku di pelabuhan. Untuk itu, Rizal Ramli akan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, PT Pelindo II, Kementerian Pertanian, Badan Karantina, Ditjen Bea & Cukai, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan lainnya.

“Yang tidak kalah penting adalah, kami juga akan memberantas mafia yang selama ini bermain di pelabuhan. Mereka inilah yang secara langsung maupun tidak langsung telah membuat Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang lamban, tidak efisien, dan berbiaya tinggi,” kata Rizal.

Dia juga menyatakan tidak gentar jika harus berhadapan dengan backing para mafia tersebut.

“Saya sadar betul risikonya pasti ada. Saya siap menghadapi siapa pun mereka. Itulah sebabnya saya menggandeng KSAL, bahkan Panglima TNI, untuk memberantas para mafia. Di atas semua itu, saya bekerja untuk kepentingan bangsa agar perekonomian kita tumbuh dengan baik. Agar rakyat bisa lebih sejahtera. Saya yakin Allah akan membantu saya,” ujar Rizal.

Panjangnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok telah membuat Presiden Joko Widodo kecewa. Pada sidang Kabinet beberapa waktu lalu, Presiden telah meminta Menko Maritim dan Sumber Daya untuk membenahi dweling time di pelabuhan Tanjung Priok.

Jokowi sendiri menargetkan dweling time maksimal hanya empat hari sampai akhir Oktober 2015 dari sekitar 6 hari saat ini. Di Singapura, hanya memerlukan satu hari, sementara di Malaysia hanya 2-3 hari saja.

Dengan serangkaian gebrakan yang dilakukannya, Rizal optimistis mampu membenahi Tanjung Priok sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Presiden. (Adv)

BERITA TERKAIT