BANDUNG, KOMPAS.com - Selain proyek tol, boleh dibilang proyek jalan dan jembatan menjadi prestasi gemilang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membuka akses perekonomiannya. Salah satunya pembangunan jalan dan jembatan di jalur selatan Jabar.
Tidak berlebihan jika menyebut hal itu sebagai prestasi gemilang Jabar. Di masa lalu, jalur ini tergolong terisolir yang sulit ditembus kendaraan besar.
Akses ekonomi nyaris tertutup dan masyarakat praktis hanya mengandalkan hasil laut sebagai basis ekonomi mereka. Sedangkan pertanian, seolah macet karena sulitnya akses untuk mengangkut hasil pertanian.
Kini, persoalan itu terpecahkan ditandai dengan tuntasnya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di kawasan itu, terutama di jalur yang menghubungkan kawasan barat mulai dari Ujung Genteng hingga kawasan timur di Pangandaran.
Bukan hanya perbaikan, jalur yang tadinya dikenal sebagai jalur rusak kini sudah berubah status menjadi jalan strategis nasional. Strategis bukan hanya untuk Jabar, tetapi juga untuk kepentingan nasional.
Jalur strategis nasional itu membentang sepanjang 423 kilometer. Sepanjang 200 kilometer di antaranya dibangun berdasarkan kerjasama Pemerintah Pusat dan dengan Pemprov Jabar. Di jalur tersebut, dibangun pula sebanyak dua jembatan yang merupakan bagian dari 159 jembatan yang dibangun Pemprov Jabar.
Tidak selesai sampai di sana. Berbagai akses terus dibuka menunju selatan, antara lain membuka jalur horizontal mulai dari Jawa Barat-Banten sampai dengan Jawa Barat-Jawa Tengah.
Tujuannya hanya satu, membuka akses ekonomi seluas mungkin untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru. Kini, dengan jalan terbentang mulus, terbuka sudah gerbang menunju Jabar yang lebih sejahtera.
Proyek Tol dan Jalur Strategis
Tak dipungkiri lagi, keberadaan tol di Jawa Barat sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Tak hanya bagi warga Jawa Barat, tetapi juga bagi kepentingan nasional. Keberadaan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), misalnya, akan mempermudah akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.
Namun demikian, kendala masih menghadang karena pembebasan lahan, terutama di sektor I, ruas Jalur Jatinangor hingga Tanjungsari. Ketika itu muncul persoalan sederhana, yaitu masyarakat sempat menolak besaran ganti rugi, mengingat wilayah strategis itu dianggap memakmurkan secara ekonomi masyarakat sekitar.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengeluarkan solusi terbaik sehingga proyek tersebut bisa terlaksana. Aher merasa perlu mencari terobosan penyelesaian masalah itu. Beberapa upayanya antara lain meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar masalah pembebasan lahan ditangani oleh BUMD Jabar, yakni PT Jasa Sarana.
Untuk itu, sekitar akhir September lalu, Ahmad Heryawan mengajukan hal ini kepada Kementerian PU. Hanya, keputusannya belum juga keluar.
Sangat beralasan bila Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher merasa resah dengan persoalan ini. Tak lain, karena keberadaan tol Cisumdawu sangat vital bagi kepentingan Jawa Barat dan nasional, antara lain untuk mendukung keberadaan Bandara Kertajati yang ditargetkan beroperasi pada 2017.
Aher merasa yakin, kendala semacam itu bisa diselesaikan. Belajar dari pengalaman proyek tol Cikapali misalnya, pembebasan lahan bisa diselesaikan secara cepat. Proyek tol Cikapali sempat tertunda lantaran terkendala pembebasan lahan di wilayah Subang. Namun, sinergi antara pemerintah dan pengembang berhasil menuntaskan persoalan tersebut hingga kini sudah rampung 100 persen.
