KOMPAS.com - Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pembahasan LRT atau light railway transit Bandung Raya bersama Presiden Joko Widodo memunculkan opsi pembiayaan swasta.
"Ada wacana untuk memasukkan unsur swasta. Pada awalnya dibiayai APBN, karena bukan untuk Kota Bandung saja tapi Bandung Raya," kata dia di Bandung, Jumat, (10/6/2016).
Pada rapat yang berlangsung Rabu (8/6/2016) di Istana negara itu, Deddy mengatakan bahwa usul pembiayaan LRT oleh swasta muncul tanpa diketahui.
"Kemarin diangkat wacananya oleh Menteri BUMN, dan Kang Ridwan Kamil sebagai walikota hanya untuk (trase) Kota Bandung. Saya bilang, persoalannya bukan Kota Bandung, tapi LRT Bandung Raya. Silahkan saja Kota Bandung mau melakukan itu, tapi ini LRT Bandung Raya," ujar Deddy.
Menurut Deddy, pemerintah provinsi khawatir pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta bakal membebani tarifnya. Dia khawatir tarifnya akan tinggi.
"Kalau swasta kan mesti balikin modal. Mesti ada untung dengan tempo secepatnya, maka harga (tarif) harus tinggi. Kalau mau terjangkau, disubsidi oleh pemerintahnya. Siapa yang mau subsidi, pemda Jabar angkat tangan untuk memberikan subisid itu," kata Deddy.
Sejak awal Pemerintah Jawa Barat memang mengusulkan agar pembanguan LRT Bandung Raya dibiayai lewat APBN untuk menekan tarif.
"Kalau pemerintah tak perlu mengembalikan modal, tinggal masalah operasional saja mencukupi. Tapi, investasi itu mengurangi pemborosan BBM, polusi, dan lain sebagainya," ujarnya.
Deddy mengatakan, pembiayaan oleh swasta baru feasible jika dirancang untuk menjangkau jarak seluruh wilayah Bandung Raya.
"Kalau hanya satu atau dua saja tidak memungkinkan, sebab orang tidak mungkin naik itu cuma untuk satu tujuan," kata dia.
Menghitung tarif
Deddy menambahkan bahwa pihaknya sudah menyodorkan alternatif semua trase LRT Bandung Raya pada Kementerian Koordinator Perekonomian untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Presiden mengenai pembangunan LRT Bandung Raya.
"Kemarin itu Presiden belum tahu kalau kita sudah ada trase yang sudah kita berikan ke Menko sehingga Perpresnya belum ditandatangani presiden," kata Deddy.
Deddy sendiri mengaku dirinya menolak usulan pembiayaan oleh swasta. Dalam rapat terbatas itu, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta agar menghitung kembali tarifnya jika pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta.
"Presiden bilang, hitung kembali kalau mengikutsertakan swasta, jangan sampai memberatkan masyarakat," ujarnya.
Dia mengaku kaget dengan masuknya usulan pembiayaan oleh swasta dalam rapat terbatas itu.
"Tiba-tiba masuk soal masalah swasta, sementara pertemuan sebelumnya ditetapkan itu APBN. Saya tidak tahu agenda apa yang ada. Saya tidak mengerti investor mana yang mencoba masuk, saya tidak paham," kata Deddy.
Deddy mengatakan, sedianya rapat terbatas itu bakal memutuskan juga soal LRT Bandung Raya, tapi batal gara-gara muncul usulan pembiayaan oleh swasta.
"Enam kali pertemuan tidak putus-putus, karena banyak sekali kepentingannya saya lihat, tiba-tiba masuk swasta segala macam. Ada apa ini?" katanya.
