Menpan RB: Penerapan "e-Budgeting" Paling Lambat 2017

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur terus menggaungkan pentingnya penerapan e-budgeting di seluruh instansi pemerintah. 

Melalui e-budgeting yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi, akan mempercepat realisasi anggaran dan mewujudkan transparansi. Penerapan e-budgeting di seluruh instansi pemerintah ditargetkan Menpan RB terlaksana paling lambat tahun 2017. 

Suap, pungli, dan berbelit-belitnya proses layanan publik seperti yang banyak terjadi saat ini akan terminimalisasi dengan penerapan e-budgeting. Ini dikarenakan penetapan budget didasarkan pada outcome atau kinerja yang ingin diwujudkan. Penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta mencegah munculnya program-program atau kegiatan ‘siluman’. 

Pelakasanaan tugas aparatur sipil negara juga lebih mudah. “Aparatur sipil negara tidak akan lagi disibukkan dengan pekerjaan yang sifatnya dokumentatif, jadi dapat fokus pada pelaksanaan tugas pokok yaitu pelayanan masyarakat,” ujar Asman Abnur. 

Saat ini sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan e-budgeting seperti Pemkab Banyuwangi, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemkot Bandung. Menpan RB Asman Abnur mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah tersebut. 

Saat ini Kabupaten Banyuwangi telah menjadi pilot project implementasi e-budgeting oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan penerapan e-village performance budgeting. 

Sistem e-village performance budgeting merupakan pengembangan dari e-budgeting intuk menciptakan smart kampung. Sistem tersebut berhasil mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan. 

Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta yang membangun e-performance based budgeting juga berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan secara fundamental. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui e-budgeting pihaknya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan mengurangi jumlah kegiatan. 

“Pemprov DIY berhasil mengurangi jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada tahun 2014 menjadi hanya 854 kegiatan, dan menghemat Rp 1 miliar dari tiap kegiatan. Selain berkurangnya jumlah kegiatan, Pemprov DIY juga tidak memperbolehkan indikator sasaran kinerja dalam bentuk persentase, melainkan harus bersifat absolut,” ujar Asman Abnur. 

Begitu juga dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil. Ia mengaku dengan penerapan e-budgeting 1.200 kegiatan yang tidak efektif dapat dihapus dan Pemkot Bandung dapat berhemat budget Rp 1 triliun. 

Sebenarnya e-budgeting merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Meski seluruh instansi pemerintah saat ini sudah menerapkannya, pelaksanaan e-government belum terintegrasi satu sama lain. Namun meski demikian kondisi ini sudah menjadi awal yang baik. 

“Setidaknya kita tidak perlu memulai dari nol. Namun, harus disadari bahwa pelaksanaan e-government dan e-budgeting sebagai bagiannya ini harus disertai dengan komitmen pimpinan. Tanpa political will, sulit menerapkannya,” ujar Menpan RB. 

Menpan RB juga mengatakan dirinya akan menunjuk sejumlah daerah sebagai percontohan penerapan e-government. Saat ini Indonesia juga menggandeng Korea Selatan, negara yang sukses menduduki peringkat pertama dunia dalam pelaksanaan e-government, untuk menggali pelajaran dan pengalaman. (Adv)