Pengukuran Lahan untuk Bandara Internasional Jabar Terus Dilakukan Sesuai Prosedur

Negara telah mengucurkan dana sebesar Rp 4,5 triliun untuk proses pengukuran lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Namun, pengukuran tersebut belum rampung hingga sekarang. Jika pengukuran tidak selesai hingga akhir tahun, potensi kerugian akan semakin besar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pun mengamankan investasi negara itu dengan cara menggandeng aparat hukum untuk melakukan pengamanan secara prosedur.  BIJB ini adalah proyek negara yang dilindungi dua elemen hukum.

Pertama adalah penetapan lokasi bandara baru di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sebagai pengganti KM 34 tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Kedua adalah Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 5 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Dari dua elemen hukum tersebut, menggariskan landasan pacu (runway) di bandara secara bertahap mencapai 4.000 meter, sedangkan kini sedah 2.500 meter.

"Kalau runway tidak bisa diperpanjang sampai 3.000 meter, mubazir semua,kan. Oleh karena itu, tahun ini terakhir harus terlaksana pembebasan lahan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik, Jumat (18/11/2016) di Bandung, Jawa Barat.

Namun, proses pengukuran lahan pun mengalami berbagai hambatan. Dedi bersama dengan tim akan menghadapi dan mencarikan solusi untuk menyukseskan pembangunan bandara internasional itu.

“Terminal ada, segala macam ada, runway-nya kurang, maka tidak bisa mendarat pesawat," ucapnya.

Anggaran sebesar Rp 4,5 triliun tersebut telah digunakan di antaranya untuk pembebasan lahan mencapai Rp 1 triliun lebih, runway mencapai Rp 1,6 triliun, air traffic control sekitar Rp 500 miliar, dan terminal Rp 2,1 triliun.

Permasalahan yang dimaksud adalah adanya masyarakat yang menolak pengukuran lahan di Sukamulya, Majalengka. Namun, mayoritas dari penolak itu bukanlah pemilik sah lahan sehingga ada motif lain.

Kericuhan yang terjadi saat pengukuran lahan kemarin, menurut Dedi, tidak akan terjadi jika tidak ada pihak ketiga yang memperkeruh suasana. Masyarakat tersebut seharusnya sadar betapa besar investasi negara yang sudah dilakukan.

Awalnya, kegiatan pengamanan pengukuran BIJB di Desa Sukamulya yang diawali dengan apel kesiapan dipimpin oleh Karo Ops Polda Jabar dan Kapolres Majalengka pada Kamis (17/11/2016) berlangsung lancar. Kegiatan itu juga memperbantukan personil Polres Majalengka sebanyak 1.700 orang yang terdiri dari Polres Majalengka 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK), Dalmas Polda Jawa Barat 3 SSK, Brimobda 4 SSK, TNI 2 SSK, Polisi Pamong Praja 1 SSK, hingga tim negosiator 1 SSK.

"Pada dasar nya kegiatan berlangsung aman sampai pukul 12.30 Wib. Setelah itu, massa mulai melakukan tindakan penghadangan terhadap petugas pengukuran kemudian di lakukan tindakan negosiasi dengan massa tapi tidak membuahkan hasil," kata Dedi.

Perlawanan dari massa terjadi saat aparat berusaha mendorong mereka mundur kembali ke desa. Massa mulai melempari petugas dengan batu, ketapel, hingga anak panah yang membahayakan. Supaya tidak meluas menjadi tindakan anarki, setelah dua anggota Polri terkena lemparan, petugas pun menembakan gas air mata sebanyak sembilan kali hingga masyarakat bisa membubarkan diri dan kembali ke desa.

"Selepas itu, kegiatan pengukuran dapat dilaksanakan dengan aman dan terkendali. Pelaksanaan selesai pukul 16.00 WIB dan dilaksanakan apel konsolidasi," kata Dedi.

Pembangunan bandara tersebut pada tahun 2017 sudah ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo. Beliau menyatakan langsung saat meninjau lokasi pembangunan BIJB pada bulan Januari 2016 lalu.

Presiden menyatakan bahwa Jawa Barat sudah sepantasnya memiliki bandar udara yang memiliki standar internasional, terutama dari sisi pariwisata dan ekonomi. Presiden menggarisbawahi bahwa pembangunan BIJB ini harus memberikan dampak positif.

“Semuanya harus mendapatkan manfaat, baik masyarakat Jawa Barat secara umum maupun masyarakat di sekitar bandara,” tegas Presiden.

Pembahasan lahan tersebut sudah dilakukan sejak enam tahun lalu. Biaya untuk konstruksi runway sendiri sudah mengabiskan APBN sebesar Rp 375 miliar. Tahun 2016 ini, APBD Jawa Barat menganggarkan Rp 500 miliar untuk pembangunan bandara, sementara total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan adalah ‎Rp 2,5 triliun. (Adv)