2017, Industri Migas Indonesia Optimis Meningkat Jika Efisien dan Kompetitif

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu industri yang menjadi perhatian banyak pihak. Oleh sebab itu, Harian Kompas bersama dengan Kementerian ESDM dan didukung penuh oleh Pertamina mengadakan acara Diskusi Akhir Tahun Minyak dan Gas Bumi, pada Senin (19/12/2016).

Acara ini merupakan media untuk mempertemukan para pejabat pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Kinerja 2016 dan outlook 2017 dibahas secara mendalam pada kesempatan tersebut.

Menteri ESDM Ignasius Jonan pun menjadi pembicara kunci yang memaparkan berbagai tantangan yang akan dihadapi industri migas pada tahun-tahun mendatang. Dia juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang telah diambil untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Dalam sambutannya Jonan menekankan mengenai dua hal yang harus dilakukan dalam industri ini, yaitu efisiensi dan kompetitif. Hal tersebut salah satunya dilakukan Jonan dengan menekan angka skema bagi hasil yang selama ini dirasa terlalu besar.

Selain itu, gross split dinilai dapat menjadi pengganti cost recovery  yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak negara. Untuk yang sudah berjalan kontraknya, pemerintah tidak akan mengganggu, tetapi untuk kontrak ke depannya diharapkan dapat menjalankan sistem baru ini.

”Cost recovery itu yang menanggung rakyat. Dengan gross split yang tidak ada cost recovery-nya, perusahaan harus efisien. Tetapi, untuk kontrak yang ada cost recovery-nya, itu tetap dihormati sampai habis masa berlakunya,” kata Jonan dalam pidato kunci Diskusi Akhir Tahun Minyak dan Gas Bumi.

Ignasius Jonan saat menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Akhir Tahun Minyak & Gas Bumi.

Acara ini menyelenggarakan diskusi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama membahas mengenai hulu migas dan sesi kedua mengenai hilir migas. Dalam masing-masing sesi, lima tokoh dalam migas pun angkat bicara. 

Pembicara pada sesi pertama adalah Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar, dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam. 

Archandra menjelaskan bahwa teknologi menjadi permainan baru di Indonesia karena sudah tidak ada lagi ladang baru yang bisa dieksplorasi. Menurutnya, dengan adanya gross split yang akan diberlakukan, mendorong para KKKS untuk lebih efisien dalam produksi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi secara tepat. 

Menyinggung soal gross split yang dipaparkan Jonan, Syamsu berpendapat bahwa efisiensi akan menjadi kunci memenangi persaingan dalam industri migas Indonesia. Peranan teknologi sangat penting dalam hal efisiensi tersebut.

Efisiensi yang dicetak Pertamina hingga September 2016 mencapai 1,64 miliar dollar AS. Amien menambahkan, mengendalikan cost recovery lebih sulit ketimbang menaikkan produksi minyak siap jual Indonesia.

Satya juga menambahkan, bahwa ia tidak keberatan pemerintah menerapkan konsep gross split sepanjang masih ada kontrol negara. Konsep ini diharapkan bisa mencegah pemborosan anggaran oleh kontraktor yang harus ditanggung negara dalam konsep cost recovery.

Kementerian ESDM tengah menyiapkan payung hukum konsep gross split yang, menurut rencana, diberlakukan mulai 2017. Konsep ini diperuntukkan bagi kontrak migas yang baru.

Diskusi sesi pertama, salah satu pembicara adalah Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.

Sesi kedua menghadirkan lima pembicara, yaitu Dirjen Minyak dan Gas Bumi Prof DR Ir IGN Wiratmaja, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Ahmad Bambang, dan Ketua Hiswana Migas DR. Ir Eri Purnomohadi. 

Pembahasan mengenai hilir migas ini dibuka dengan penjelasan mengenai harga BBM dan gas pipa. Ahmad Bambang juga mengungkapkan, per tahun 2016, angka pengguna premium turun 50 persen. Hal tersebut dikarenakan daya beli masyarakat ada dan masyarakat menginginkan produk yang lebih baik. 

Pada tahun 2017 dan tahun-tahun ke depan, pemeritah akan fokus dalam penyelesaian harga BBM, gas, dan pembangunan infrastruktur terutama jaringan gas dan kilang minyak. Pertamina berkomitmen untuk menjalankan program pemerintah berupa BBM Satu Harga dan kebijakan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. 

Melalui acara ini, diharapkan industri migas pada tahun 2017 akan tumbuh dengan baik. Bagi para KKKS dan pemangku kepentingan dalam industri migas juga diharapkan dapat lebih efisien dan belajar untuk kompetitif sehingga dapat memahami pasar serta memajukan industri migas di Indonesia. (Adv)