Jokowi: Tahun 2030 Nanti akan Ada Bonus Demografi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri pembukaan acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (26/1/2017) pagi.  Dalam kata sambutannya, Jokowi menuturkan beberapa poin yang berkaitan dengan pentingnya pembangunan karakter anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita ingin fokus kepada pembangunan karakter, kita ingin fokus kepada pembangunan operasional, pembangunan sebuah kejuruan. Karena kalau kita lihat sekarang ini, kontraksi sosial semakin menurun,” tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa saat ini perubahan kultur budaya mulai menyerang bangsa Indonesia dan dapat melunturkan nilai-nilai kebhinekaan. Menurutnya, saat ini perang fisik sudah mulai ditinggalkan, dan yang terjadi bukan lagi penguasaan secara territorial, melainkan penguasaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan para undangan untuk terus menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang sudah menjadi karakter Indonesia.

Dalam pembukaan acara, Jokowi juga memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa-siswa Panti Asuhan dari wilayah Jabodetabek. Ada Sebanyak 2.844 siswa dari 309 sekolah, terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kejar Paket,yang  telah mendapatkan KIP dari Presiden Jokowi. Penyerahan KIP tersebut dilakukan secara simbolis kepada lima siswa dari berbagai jenjang pendidikan. 

“Anggaran untuk pendidikan tidak sedikit. Tahun ini total anggaran kita untuk pendidikan lebih dari 400 triliun, sangat besar sekali. Kalau arahnya tidak tepat sasaran, akan banyak yang hilang percuma,” ujar Jokowi.

KIP merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dicanangkan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, terutama anak dari keluarga tidak mampu yang berusia 6 - 21 tahun, agar bisa mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah atau biasa wajib belajar 12 tahun. Program ini juga berguna untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat masalah ekonomi.

Tidak hanya itu saja, KIP juga memiliki tujuan lain, yaitu menarik anak usia sekolah yang tidak mendapat pendidikan agar bisa mendapatkan haknya di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan satuan pendidikan nonformal.

Di hadapan ribuan siswa, Jokowi juga mengungkapkan keresahannya terhadap media sosial yang dapat membawa pengaruh buruk bagi anak-anak dalam berpikir. Ia menjelaskan bahwa anak-anak harus mampu menyaring berbagai informasi yang beredar di media soial.

“Kadang-kadang yang tersaji seolah-olah menampilkan sebuah kebenaran di media sosial. Padahal belum tentu hal yang tersampaikan di media sosial itu benar. Banyak hal bohong, sehingga anak-anak harus terus dididik untuk menyaring mana yang benar dan mana yang tidak,” katanya dengan nada tegas.

Pada akhir kata sambutannya, Jokowi juga menuturkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030 mendatang. Ia juga mengungkapkan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah kejuruan agar para guru bisa menghasilkan lulusan atau calon tenaga kerja yang mampu bersaing.

“Tahun 2030 nanti akan ada namanya bonus demografi. Bonus demografi, angkatan kerja yang produktif akan sangat banyak, terbanyak di dunia. Tetapi kalau kualitasnya tidak kita siapkan, ini justru akan menjadi bumerang bagi negara kita, bagi kita semua,” tutur Jokowi.

Dalam acara kali ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap, penyerahaan KIP tidak menghadapi kendala. Sebab, identitas setiap siswa yatim piatu sebagai penerima sudah jelas tertera di kartu tersebut.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakin tidak ada masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam mendistribusikan KIP untuk anak yatim piatu ini, mengingat nama dan alamat sudah tertera di setiap panti asuhan,” tutur Muhadjir.

Ia juga menjelaskan bahwa pemberian KIP kepada 2.844 siswa yatim piatu di wilayah Jabodetabek ini merupakan salah satu upaya dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas. Langkah itu menjadi salah satu titik fokus pemerintah pada tahun ini.

“Pada tahun 2017, sasaran KIP ditargetkan sejumlah 17,9 juta siswa dari keluarga miskin termasuk peserta didik yatim piatu dari sekolah, panti sosial, maupun panti asuan,” jelas Muhadjir.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada 25 Januari hingga 27 Januari 2017. Ada tiga isu penting yang diangkat dalam acara ini. Isu pertama adalah  peningkatan pemerataan layanan pendidikan.

Sementara itu, isu yang kedua merupakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Adapun isu terakhir adalah penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Para pesertanya terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota se-Indonesia, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebudayaan, Lembaga Sensor FIlm, Dewan Kesenian Provinsi, organisasi guru, dan sejumlah pemangku kepentingan  bidang pendidikan dan kebudayaan. (Adv)