Ketua MPR: Manusia Indonesia Tidak Boleh Memaksakan Kehendak
AMBON, KOMPAS.COM –Konflik horizontal di dalam masyarakat menjelang Pilkada dinilai menguras energi masyarakat. Hal itu juga dapat menimbulkan kegaduhan kondisi sosial politik nasional.
Diduga, keadaan tersebut dapat terjadi karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memaksakan kehendak tanpa mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.
"Bangsa ini sudah sepakat 71 tahun lalu, bahwa persatuan Indonesia harus dijaga kalo ada persoalan di manapun, baik itu perbedaan pendapat, permasalahan lain di masyarakat, maka rumusannya sederhana, musyawarah dan mufakat," ujar Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI pada acara Pelantikan Dewan Pengurus Alumni Ikatan Resimen Mahasiswa Maluku (IARMI) di Ambon, (8/2/2017).
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, manusia-manusia Indonesia seharusnya menghargai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Tidak boleh ada manusia-manusia Indonesia yang bersikap sewenang-wenang maunya sendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang berbangsa dan bernegara, oleh karena itu harus bersikap adil satu sama lain," kata Zulkifli.
Ia juga menegaskan bahwa sikap memaksakan kehendak jauh dari tatanan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Zulkifli mengkhawatirkan bahwa upaya memaksakan kehendak terhadap pihak lain akan menimbulkan bentuk penyeragaman cara pandang dan perilaku yang bisa mengancam keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan.
"Kita harus saling menahan diri, menghormati dan menghargai. Kita harus menyadari meskipun kita berbeda-beda namun kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau satu (seragam) semua, bukan Indonesia namanya," pungkasnya.
