Bicara Soal Kesenjangan, Ketua MPR: Kepala Daerah Harus Berpihak pada Rakyat

Meski sudah 71 tahun merdeka dan 18 tahun reformasi Indonesia rupanya masih dihantui oleh sebuah masalah yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial masih menjadi tantangan utama dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam Sosialisasi Empat Pilar yang digelar di tengah pertemuan perdana Badan Koordinasi Pimpinan Masyarakat Paguyuban Sumatera Bagian Selatan, Senin (6/3/2017) di Ruang Nusantara V, Kompleks MPR/DPR.

Acara tersebut dihadiri oleh anggota organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Pimpinan Masyarakat Paguyuban Sumatera Bagian Selatan dan tokoh masyarakat Sumatera bagian selatan.

Hadir juga Gubernur Provinsi Bangka Belitung H. Rustam Effendi, Gubernur Bengkulu Dr. H. Ridwan Mukti, Gubernur Jambi H. Zumi Zola, Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin, dan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekda-nya Ir. Sutono.

Zulkifli, di hadapan mereka, mengatakan bahwa sebuah data terbaru menunjukkan nilai total kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan nilai harta yang dimiliki oleh 100 juta orang termiskin di Indonesia.

“Kita sepakat dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia menganut Demokrasi Pancasila. Demokrasi seharusnya mensejahterakan. Namun yang terjadi saat ini malah kesenjangan semakin tinggi. Ini Presiden yang mengatakan di Indonesia ada satu orang  bisa kuasai tiga juta hektar lahan, sementara petani malah tidak punya lahan. Jadi petani gurem,” ujarnya.

Ia menceritakan pengalamannya berdialog dengan beberapa bupati di Sumatera bagian selatan mengenai panen jagung dan harganya yang sempat meningkat. Kenyataannya keuntungan tidak dinikmati oleh petani karena mereka hanya menggarap lahan, bukan pemilik lahan. Kebanyakan lahan dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang bermodal besar.

Hal ini menurut pria yang akrab disapa Bang Zul tersebut merupakan imbas dari terdistorsinya tujuan para kepala daerah untuk memegang amanah jabatannya. Selain itu juga kurangnya penerapan perilaku yang sesuai Pancasila dalam memangku jabatan.

Sesuai dengan Empat Pilar seharusnya kepala daerah dapat berperilaku Pancasilais. Memiliki perilaku yang disinari cahaya ilahi, memanusiakan manusia sesuai sila ke-2,  dan hadir tanpa kompromi ketika rakyat kesusahan sesuai sila ke-3.

Kemudian, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat ketika terjadi perbedaan, dan terakhir mengamalkan cita-cita kemerdekaan yaitu keadilan sosial. Selain itu juga menjaga NKRI, kebhinnekaan, dan Demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945.

 “Alasan jadi gubernur, wali kota, atau bupati seharusnya bukan karena ingin mencari jalan singkat untuk menjadi kaya, tugasnya bagi-bagi tanah, izin jabatan, dan proyek. Sesuai sumpah jabatan dan konstitusi, tugasnya seharusnya adalah melayani rakyat dan negara,” lanjut Zulkifli.

Terakhir ia juga mengimbau agar kepala daerah menjalankan kebijakan sesuai pada Pancasila. Misalnya saja soal pemukiman warga. Ia berharap tidak ada kepala daerah yang main gusur tanpa melakukan dialog terlebih dahulu dengan warga. “Menggusur rumah warga tanpa dialog itu tidak Pancasilais,” katanya.

Pertemuan perdana Badan Koordinasi Pimpinan Masyarakat Paguyuban Sumatera Bagian Selatan di tahun 2017 ini diakhiri dengan pemaparan progres pembangunan di lima provinsi yang ada di Sumatera bagian selatan. Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu.

Pembangunan di lima provinsi tersebut cukup memuaskan meski masing-masing provinsi masih mengupayakan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan dengan berbagai cara.

Zulkifli Hasan berharap seluruh kepala daerah dan organisasi kemasyarakatan dapat saling mendukung untuk mengembangkan Sumatera bagian selatan agar dapat lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan negara.