Menteri PUPR: Masa Cuma Bikin Bendungan 7 Tahun? Karalloe Harus Dipercepat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimoeljono meninjau proyek pembangunan bendungan Karalloe di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (19/4/2017). Dalam kunjungannya, Basuki meminta untuk proyek tersebut diselesaikan dalam waktu secepat mungkin.

"Masa cuma bikin bendungan 7 tahun? Ini (pembangunan Karalloe) harus dipercepat. Kalau saya lihat schedule-nya, masa pengerjaannya santai-santai. Sedangkan proyek sempat terhenti 3 tahun karena masalah pembebasan lahan,” ucap Basuki.

Proyek pembangunan bendungan Karalloe ini adalah proyek yang dimulai sejak tahun 2013 dan dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya. Memang, proyek ini sempat tertahan pengerjaannya selama 3 tahun karena permasalahan pembebasan lahan yang baru saja selesai pada Maret 2017 kemarin.

PT Nindya Karya sendiri menargetkan pengerjaan bendungan Karalloe rampung pada awal 2020 mendatang. Pembangunan ini menelan anggaran APBN sebesar Rp 518.220.000.000 dengan luas area tampungan air 145 hektar dan kedalaman 85 meter.

Tidak main-main, untuk mempercepat proyek pembangunan bendungan tersebut, Basuki meminta PT Nindya Karya untuk mengubah target pengerjaanya.

“Ini schadule pengerjaannya standar saja dan harus diubah. 2 Minggu bikin schedule barunya, lalu  serahkan ke saya. Saya tunggu ya," tegasnya.

Saat melakukan peninjauan, Basuki ditemani Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Anggota DPR RI Irwan Aras, dan sejumlah pejabat Kementrian PUPR.

Syahrul menambahkan, jika penyelesaian proyek bendungan Karalloe diulur-ulur sangat di sayangkan. Di mana dengan adanya bendungan Karalloe ini, kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto bisa bertambah maju.

"Jika dulu, petani hanya bisa panen 1 atau 2 kali dalam setahun. Dengan adanya bendungan Karalloe ini, bisa panen 3 kali dalam setahun. Pendapatan dalam sektor pertanian jagung mencapai Rp 2 triliun dan diharapkan dengan adanya bendungan Karalloe ini pendapatan jagung Rp 3,4 triliun pertahun," jelasnya.

Syahrul mengatakan, Kabupaten Jeneponto merupakan daerah paling miskin dan kering. Dengan adanya bendungan ini, masalah-masalah di Kabupaten Jeneponto bisa teratasi.

"Kalau ada yang menghambat-hambat pembebasan lahan, saya minta pak Dandim dan Kapolres membantu mengamankan situasi," pinta Syahrul.

Mengatasi Banjir dan Mengairi Area Pertanian

-

Bendungan Karalloe berada di perbatasan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto yang aliran airnya bersumber dari air gunung Lompobattang. Bendungan Karalloe ini akan mengatasi banjir yang tiap tahunnya terjadi Kabupaten Jeneponto pada musim penghujan tiba,  karena air dari Gunung Lompobattang tidak langsung mengalir menerjang pemukiman penduduk jika curah hujan tinggi.

Selain mengatasi banjir, Bendungan Karalloe juga bisa menampung air 40 juta kubik. Dari tampungan air itulah debit air bisa diatur untuk dialiri ke aliran irigasi areal pertanian warga di Kabupaten Jeneponto.

"Bendungan ini bisa mengatasi banjir, bisa mengaliri air irigasi di 7.000 areal pertanian warga saat musim kemarau datang. Bisa dirasakan langsung  manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Areal pertanian yang tandus akan berubah nantinya menjadi subur berkat bendungan ini," ucap Basuki.

Bisa jadi PLTA dan objek wisata baru

Menteri Basuki mengatakan jika bendungan Karalloe ini rampung, selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 4,5 Megawatt. Selain itu bendungan Karalloe juga bisa akan menjadi objek wisata baru di Kabupaten Gowa.

"Bendungan Karalloe ini sebagai penyedia air baku sebesar 440 liter per detik. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai penyedia air bersih, jika pemerintah Kabupatennya jeli. Termasuk juga bisa dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan air tawar," tambah Menteri Basuki.

(Adv)