Ketua MPR: Pemilik Jabatan Tertinggi, Rakyat atau Pejabat Publik?

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melempar sebuah pertanyaan di tengah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan Forum Masyarakat Katapang, di Gedung PGRI Katapang, Bandung, Selasa (25/4/2017) lalu. Ia mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik jabatan tertinggi. Apakah rakyat atau pejabat publik?

Pertanyaan tersebut dilontarkan Zulkifli untuk menanggapi fenomena pejabat publik yang kerap menjadi angkuh setelah terpilih. Menurutnya seharusnya pejabat berperilaku adil, tidak menebar kebencian dan kemarahan.

Perilaku tersebut menurut Zulkifli tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang seharusnya yaitu adil dan beradab. Pejabat publik idealnya menjadi pelayan rakyat, karena kedaulatan tertinggi ada pada rakyat.

“Perilaku pejabat harus berlandaskan sifat ilahi. Kasih sayang, memanusiakan manusia dengan adil dan beradab, berlaku baik dan adil. Memerintah tidak boleh otoriter,” ujar politikus PAN tersebut.

Ia mengatakan sebenarnya di Indonesia banyak pejabat publik yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan layak menjadi contoh karena tidak menebar amarah dan kebencian. Contohnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengapresiasi upaya Risma untuk berdialog dan mengutamakan musyawarah mufakat ketika akan menggusur komplek prostitusi Dolly yang sudah ada di Surabaya sejak dahulu kala.

“Sikap itu diharapkan bisa diterapkan pejabat publik lainnya,” ujar Zulkifli dalam sosialisasi yang juga dihadiri oleh tokoh masyarakat Katapang tersebut.

Agar empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tertanam dalam diri berbagai kalangan, termasuk pejabat publik, ia juga berharap agar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terus digencarkan MPR.