Kemenko Maritim Ajak Generasi Muda Indonesia Perkuat Kemaritiman Indonesia

Menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia telah menjadi cita-cita sejak dulu. Hal tersebut terlihat pada Sumpah Palapa Gajah Mada pada tahun 1332. 

Pada tahun 1982, melalui konvensi laut internasional (UNCLOS) dunia mengakui kedaulatan laut Indonesia. Rangkaian cita-cita itu juga menjadi bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah berjalan.  

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam di laut. Namun potensi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Keamanan laut dari cengkeraman asing juga menjadi hal yang perlu diperkuat demi mewujudkan Nawacita pemerintahan sekarang.

Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Maritim mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia khususnya generasi muda untuk mendukung arah kebijakan maritim Indonesia ke depannya melalui aksi bersih-bersih. Hal itu perlu dilakukan mengingat sampah yang ada di laut Indonesia berpotensi menimbulkan kerusakan berat bagi ekosistem kelautan dalam negeri. 

Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia menjadi kontributor sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Sampah plastik yang berasal dari darat maupun laut menyebabkan ekosistem kelautan Indonesia menjadi terganggu, salah satunya dalam sektor perikanan. Hal itu dikarenakan ikan-ikan yang ada memakan sampah-sampah plastik di laut sehingga menimbulkan potensi keracunan hingga kematian ikan dalam skala besar. 

Ditambah lagi, ikan-ikan laut juga dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan kata lain, ikan yang terkontaminasi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Potensi pariwisata kelautan nasional pun akan ikut terganggu jika sampah-sampah laut tersebar dalam jumlah masif.

Melalui Gerakan Aksi Bersih yang akan berlangsung pada 6 Mei 2017 secara serentak di 10 lokasi sekitar Jakarta, Kemenko Maritim mengajak anak-anak sekolah dasar untuk ikut berpartisipasi sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta terhadap Indonesia yang merupakan negara maritim terbesar di dunia. Berbagai komunitas, aktivis lingkungan, hingga akademisi nantinya juga akan ikut berpartisipasi dalam aksi ini. 

Adapun lokasi pelaksanaan Gerakan Aksi Bersih tersebut di antaranya Banjir Kanal Timur, TPI Cilincing, Kali Bang Leo, Kali Lagoa, Kali Ciliwung, Waduk Pluit, Pulau Pramuka hingga Pulau Panggang.

Perkuat Kebijakan Maritim

Kemenko Maritim menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 7 pilar kebijakan kelautan nasional yang akan menjadi pedoman pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim. 

Kebijakan itu terdiri dari pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut; ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.

Kebijakan maritim yang ada juga diaktualisasikan untuk merangkai Negara Kepulauan Indonesia lewat berbagai pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan laut dalam, feeder, dan sub-feeder ports. 

Selain itu, Kemenko Maritim juga akan mendorong pembangunan nasional dari pinggiran salah satunya dengan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di berbagai kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar Indonesia. Program-program ini menjadi strategi untuk mewujudkan tol laut yang selama ini menjadi cita-cita pemerintahan Jokowi.