Ini Tanggapan Ketua MPR RI Terkait Program Belajar 8 Jam di Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.COM - Kebijakan delapan jam belajar di sekolah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuai respon positif dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Ia menilai program tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas kurikulum ajaran sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat karakter kebangsaan sejak dini. 

"Ya tentu program itu baik, saat ini bangsa kita tengahmengalami krisis nilai-nilai luhur kebangsaan yang semakin memudar. Persatuan, kebhinekaan, dan pancasila kita tengah terancam," ujarnya usai melantik tiga anggota pergantian antar waktu (PAW) MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/6/2017) siang. 

Oleh karena itu, Mantan Menteri Kehutanan itu berharap agar kualitas mata pelajaran agama serta pendidikan kewarganegaraan semakin diperkuat agar anak-anak Indonesia bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik ke depannya. 

"Dulu kita diajarkan nilai luhur, pancasila, rasa cinta tanah air, moral, dan keagamaan saya kira itu penting sekali. Karena pintar secara akademis saja tidak cukup kan," tuturnya. 

Ia juga berharap program ini bisa menghasilkan generasi pemimpin baru yang bisa menjalankan roda kepemimpinan negeri ini dengan rasa tanggung jawab untuk kepentingan rakyat, menghindari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta mampu merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Program delapan jam belajar di sekolah direncanakan akan diterapkan pada awal tahun ajaran baru 2017. 

"Ajaran keagamaan siswa harus diperkuat, begitupun ajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Supaya mereka bisa jadi generadi yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan," tegas Muhadjir, Selasa (13/6/2017) silam. 

Namun, program tersebut akan dilakukan secara selektif dan bertahap, sehingga tidak diberlakukan secara serentak di seluruh sekolah. 

"Selektif bertahapnya akan dijaring dari bawah. Meminta masukan dari dinas masing-masing. Akan kami cari masalahnya apa. Kemudian kalau masih ada yang keberatan nanti mesti kami terima," ujarnya. 

Muhadjir menilai tidak mungkin kebijakan pendidikan di Indonesia diterapkan secara serentak. Sebab, secara kultur dan infrastruktur di masing-masing daerah terdapat perbedaan. 

"Pasti ada pengecualian-pengecualian tertentu atas dasar perbedaan kultur dan spasial. Sampai sekarang saja ada pengkhususan dan pengecualian," kata Muhadjir. 

Saat ini, tercatat ada 9.300 sekolah di sembilan kabupaten/kota yang telah menerapkan program pendidikan karakter yang menjadi pilot project dari program delapan jam belajar di sekolah. (DAR)