Sudah Siap Jadi Masyarakat Tanpa Uang Tunai? (Bagian 2)

Tingginya tingkat transaksi non-tunai disebut sebagai salah satu indikator negara maju. Untuk itu, sejak tahun 2010, Bank Indonesia (BI) mencanangkan program transaksi tanpa uang tunai. Harapannya, terbentuk masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society.

Demi mewujudkan cashless society, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Layanan Keuangan Digital.

PP itu mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, dan pengelolaan nama domain.

Di Jakarta, dukungan untuk meningkatkan transaksi non-tunai semakin gencar. Contohnya, berbagai layanan publik, seperti parkir, tiket bus Transjakarta, Commuter Line, dan pembayaran di gerbang tol, sudah mulai menggunakan uang elektronik.

Dilansir dari Smart-money.co, MasterCard Advisors sempat mengeluarkan catatan berjudul The Cashless Journey. Dalam laporan itu, baru 31 persen dari total pembayaran konsumen dilakukan secara non-tunai. Artinya, Indonesia masuk kategori negara dalam tahap awal, seperti Nigeria, Rusia, dan Kolombia.

Negara-negara tersebut baru mulai beralih dari pembayaran tunai. Di negara maju, mayoritas sudah melakukan transaksi non-tunai. Seperti Belgia (93 persen), Perancis (92 persen), Kanada (90 persen), Inggris (89 persen), Swedia (89 persen), Australia (86 persen), dan Belanda (85 persen).

Bila transaksi non-tunai semakin marak di Indonesia, bisa-bisa dompet tak lagi terisi uang, tetapi tumpukan kartu. Mungkinkah?

Sumber: Smart-money.co