kabar mpr

Ketua MPR: Jangan sampai demokrasi justru menghasilkan kesenjangan

Kompas.com - 04/08/2017, 19:04 WIB

Di Universitas Halu Oleo, Kendari, Ketua MPR kembali kembali menjelaskan pentingnya peran masyarakat dalam Demokrasi Pancasila. Ia mengatakan dalam memilih pemimpin masyarakat harus mengedepankan rasional bukan transaksional.

Pada acara yang berlangsung mulai Jumat (08/07/2017) tersebut, Zulkifli memaparkan tentang ideologi negara dan bagaimana Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Gubernur dipilih oleh rakyat, anggota DPR dipilih oleh rakyat, presiden pun dipilih oleh Rakyat sehingga kekuasaan ada di tangan Rakyat," Tegasnya.

Jangan sampai demokrasi justru menghasilkan kesenjangan yang kaya dengan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Maka dari itu, untuk menciptakan suasana di Indonesia yang kondusif antar elemen masyarakat sebaiknya tidak saling konflik hanya karena beda agama, suku, ras, kepercayaan, dan beda pilihan politik.

“Apalagi beda pilihan calon gubernur,” tambah Zulkifli.

Zulkifli juga berpendapat bahwa perbedaan adalah kekayaan Indonesia. Indonesia adalah beragam, jadi tidak perlu lagi diperdebatkan apalagi menjadi sumber konflik. Begitu pula pilihan kepala daerah.  Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memilih dan dipilih.

”Suku A memilih calon suku A bukan radikal, begitu pula agama Islam memilih calon yang beragama Islam bukan radikal, tapi Pancasilais. Begitu juga agama lainnya,” jelasnya.

Sedangkan yang tidak Pancasilais adalah yang melarang orang mencalonkan diri dan memberi cap tidak Pancasilais jika pilihannya tidak sama.

Diungkapkan Zulkifli Hasan, saat ini seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan rakyat semestinya bersinergi serta fokus dalam menangani kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Mengingat kecemburuan sosial saat ini begitu tinggi. dikarenakan kesenjangan sosial.

"Jangan sampai anak-anak dan generasi Sulawesi Tenggara berikutnya hanya mendapatkan lingkungan yang rusak tanpa manfaat sama sekali.  Untuk itulah negara atau pimpinan daerah harus berpihak pada rakyat tanpa kompromi jika rakyat membutuhkan pertolongan dan perlindungan,” tandasnya.

Baca tentang
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com