Gelar Rapat Paripurna, DPD Bahas Pendidikan hingga Kesejahteraan Buruh

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat paripurna ke-14 masa sidang V di Gedung Nusantara V, Selasa (15/8) sore lalu. Sidang dibuka oleh Nono Sampono selaku Pimpinan DPD. 

Melalui sidang tersebut, beberapa anggota yang mewakili daerah pemilihan menyampaikan beragam pokok persoalan mendesak untuk diselesaikan. Beragam persoalan menjadi sororan DPD pada sidang kali ini mulai dari kesejahteraan buruh, akses pendidikan minim, hingga ancaman serangan ISIS di wilayah perbatasan.

Salah satu anggota DPD Sulawesi Utara, Stefanus Ban Liow, mengatakan bahwa masyarakat lokal yang produktif berpotensi terancam dengan banyaknya perusahaan asing yang turut mendatangkan tenaga kerja dari luar Indonesia. Selain itu, kesejahteraan buruh di Sulawesi Utara juga semakin terancam.

"Buruh tidak banyak berperan dalam penentuan upah, alhasil mereka menyalurkannya lewat demo kepada pemerintah," ujar Stefanus dalam pidato laporannya.

Stefanus juga menyoroti rentannya perbatasan Sulawesi Utara yang berdekatan dengan Filipina terhadap ancaman infiltrasi kelompok teroris ISIS. Menurut Stefanus, situasi rawan tersebut membuat masyarakat setempat menjadi semakin khawatir.

"Kami mendorong TNI dan Polri memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat khususnya para nelayan," katanya.

Sementara itu, anggota DPD dari Maluku, John Pieris, mengungkapkan bahwa sektor pendidikan di Maluku sebagai wilayah timur Indonesia terbilang belum berkembang secara maksimal. Infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Maluku dinilai belum diperhatikan oleh pemerintah pusat.

"Anak-anak yang di kepulauan, kalau mau ke sekolah mereka menggunakan perahu tradisional. Jika hujan deras, mereka tidak mungkin berangkat," ungkap John.

Di sisi lain, John juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fasilitas pendidikan yang belum layak, serta kurangnya keberadaan guru. Ia juga menyesalkan para tenaga pendidik di Maluku masih banyak berstatus guru honor dengan gaji yang hanya dibayarkan tiga bulan sekali.

"Oleh karena itu, jangan semua kebijakan menumpuk di soal kekuasaan dan pembangunan. Kebijakan kita harus ditinjau menyeluruh kembali," ujarnya.

Sumber Daya Alam, Energi, dan UKM

Anggota DPD dari wilayah Kalimantan Selatan, Antung Fatmawati, mengkritisi pembagian royalti hasil pengelolaan sumber daya alam dan lahan khususnya pertambangan yang sedikit kepada masyarakat setempat. Hal itu dinilai membuat masyarakat tidak memperoleh kesejahteraan yang baik dalam kehidupan ekonominya.

Antung juga mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memaksimalkan limbah dan sampah serta gas alam dan panas bumi sebagai energi terbaharukan untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD dari Kalimantan Tengah, M. Rahman, mendorong pemerintah untuk menggiatkan sektor usaha kecil menengah dan koperasi rakyat melalui berbagai kebijakan yang menguntungkan masyarakat.

"Pengembangan koperasi perlu dilakukan. Perlu diadakan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perbankan untuk mendukung permodalan koperasi maupun UKM," katanya.

Rahman juga menyinggung pemerintah perlu membangun kebijakan yang memudahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam membuka kegiatan usaha. Sementara itu, Nono menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan persoalan secara terintegrasi, DPD menyusun RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat memosisikan daerah sebagai mitra kerja Pemerintah dalam pembangunan. 

"Hal ini ditujukan agar pembangunan di daerah terwujud dengan efektif, efisien, dan terintegrasi secara nasional," ujarnya saat membacakan pokok-pokok materi sidang paripurna. (Adv)