Tunjangan Guru Jawa Barat Naik 100 Persen Tahun Depan

KOMPAS.com - Pada peringatan hari jadi ke-72 Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan akan menaikkan tunjangan guru tahun depan. Besarnya,  Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru hingga 100 persen.

Meski nilai nominalnya belum sama dengan yang lama, namun Pemerintah Jawa Barat telah memberikan penghargaan lebih daripada penghargaan sebelumnya. Sebab itu, Pemerintah Jawa Barat akan menaikan tunjangan guru menjadi Rp 1,25 juta tahun depan.

"TPP guru Insya Allah tahun depan naik 100 persen," katanya usai mengikuti Sidang Paripurna di gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Sabtu (19/8/2017).

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Minggu (20/8/2017), nilai nominal tunjangan guru belum sama dengan sebelumnya karena ketiadaan anggaran. 

"Yang asalnya hanya Rp 200 ribu sampai Rp300 ribu maka kami naikkan menjadi Rp 1,25 juta tahun depan. Sekarang baru Rp 600 ribu," ujarnya.

Angka pengangguran dan kemiskinan

Pada rapat terbatas Selasa (2/5/2017) lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Menurut Jokowi, terdapat peningkatan pengangguran terbuka di Jawa Barat pada 2016 sebesar 8,89 persen. Angka ini naik dari 8,27 persen dibandingkan 2015.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tinggi, mencapai 5,76 persen pada 2016. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi itu justru dibarengi dengan tingginya angka pengangguran terbuka.

Saat itu, Ahmad Heryawan mengatakan salah satu penyebab tingginya angka pengguran terbuka adalah karena besarnya jumlah para pelajar di Provinsi Jawa Barat. Angka pengangguran bertambah jika para pelajar tersebut lulus sekolah namun belum bekerja.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat yang datang dari luar daerah juga besar. Sebab, 53 persen industri manufaktur Indonesia berada di Jawa Barat.

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), perekonomian Jawa Barat pada 2016 tumbuh 5,67 persen, atau meningkat dibanding 2015 sebesar 5,04 persen. Namun, pada saat yang sama di Jawa Barat masih terdapat pengangguran sebanyak 1,79 juta orang atau 8,72 persen dari jumlah angkatan kerja, penduduk miskin sebanyak 4,48 juta orang atau 9,57 persen, dan angka ketimpangan ekonomi dengan rasio gini 0,42 poin.

Baca: Jawa Barat Mengalami Kemajuan Signifikan

Jumlah pengangguran terbuka akan turun pada Januari hingga Juni. Meskipun tingkat pengangguran terbuka tinggi, namun angka kemiskinan di Jawa Barat justru menurun. Heryawan berharap penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat akan lebih besar lagi.

"Pada saat yang sama, kemiskinan menurun tajam. Pada 2015, masih di angka 9 sekian persen, sekarang 8,77 persen," katanya.

Ia mengklaim selama 9 tahun terakhir memimpin telah membawa perubahan yang lebih baik. Kenaikan terjadi pada indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli serta angka makro pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen lebih, termasuk angka partisipasi sekolah khususnya SMU/SMK.

Pelestarian lingkungan

Pemerintah Jawa Barat selalu memperhatikan pelestarian lingkungan dalam pembangunan. Selain itu, pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus pembangunan Jawa Barat di masa depan.

"Mengapa Saya sering sampaikan kemiskinan, pengangguran, dan pelestarian lingkungan? Karena lingkungan merupakan pemasok kehidupan. Intinya, kita harus mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan," ujarnya.

Kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, papan, pangan di Jawa Barat sulit terpenuhi jika tidak memperhatikan pelestarian lingkungan.

"Coba bayangkan kalau pembangunan kita merusak lingkungan. Apa jadinya? Ya jadinya lingkungan tidak akan memasok kehidupan kita lagi. Kehidupan rusak gara-gara lingkungan yang rusak, kan begitu," katanya

Baca juga: Dedi Mizwar: Saya Tidak Anti Investasi

Masalah utama di tingkat bawah adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran. Penyelesaian persoalan utama tersebut tetap harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.

"Sudah Saya sering tekankan, di tingkat mikro ada yang harus diselesaikan yaitu kemiskinan dan pengangguran serta lingkungan hidup yang harus lestari," katanya.