Pemerataan Ekonomi Tidak Cukup hanya dengan Memberikan Equality

Untuk mendorong pemerataan ekonomi, tidak cukup hanya dengan memberikan equality atau pemerataan perlakuan. Namun kebijakan yang harus diterapkan adalah yang equity, atau keadilan. Ini diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Tidak cukup hanya memberikan equality atau kesamaan perlakuan. Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini memberikan equity,” yaitu keadilan (fairness) kepada semua penduduk,” ujarnya dalam Rembuk Nasional bertajuk: Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dalam rangka Menurunkan Kemiskinan.

Hal ini, lanjutnya, diperlukan agar masyarakat mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas hidupnya.

Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) sendiri diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. Untuk itu KPE memiliki tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Pekan Kerja Nyata Gerakan Indonesia Mandiri ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Lukita menjelaskan, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi MIT (Middle Income Trap), pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling memperkuat.

“Dalam KPE ini, ada beberapa kebijakan yang memiliki dampak besar, namun dapat segera diimplementasikan atau quick wins,” lanjutnya.

Quick wins tersebut antara lain menyangkut kebijakan reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.

Sementara itu, Mohamad Ikhsan fokus menjelaskan tentang Transformasi Struktural, Penurunan  Kemiskinan. dan Kesenjangan Pendapatan. Menurutnya, pola pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi ekonomi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.

“Untuk pemilikan aset tidak akan punya implikasi terhadap pertumbuhan, penurunan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan jika pasar faktor produksi, seperti pasar kerja dan pasar finansial, tidak bekerja dengan baik,” terang Guru Besar Ekonomi UI ini.

Selain itu, dua catatan lain darinya adalah  tentang pentingnya social mobility dalam bidang ekonomi, serta initial asset holding, baik human capital maupun physical asset matter.

“Kebijakan fiskal pemerintah memegang peran yang penting dalam poin-poin tersebut,” tegasnya.

Sedangkan wagub Jateng lebih fokus menjelaskan mengenai kondisi terbaru dari pembangunan makro di Jawa Tengah dari sisi perekonomian, infrastruktur, dan sosial budaya. Ia juga menyinggung mengenai bagaimana Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan program pembangunan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah diarahkan untuk menurunkan kemiskinan.

Usai diskusi panel, rembuk nasional ini dilanjutkan dengan workshop yang memiliki beberapa tema, di antaranya:

1. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Kemandirian Usaha Rakyat
2. Mendorong Reformasi Pangan dalam rangka Mencapai Ketahanan dan Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Ekonomi Bangsa
3. Reforma agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Vokasi untuk Meningkatkan Tenaga Kerja Berkualitas dan Menciptakan Wirausaha
5. Pemberdayaan masyarakat melalui sektor ritel dalam rangka Pemerataan Ekonomi
6. Penguatan konektivitas Antar Wilayah dalam mendukung Pemerataan Ekonomi Nasional

Kemenko Perekonomian juga ikut berpartisipasi dalam Klinik Konsultasi dan Pameran Inovasi Layanan Publik dalam rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu, 25-27 Agustus 2017, bertempat di Stadion Manahan Solo.

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia