Sorot

Kurangi Backlog Perumahan, Meikarta Sejalan dengan Program Pemerintah

Kompas.com - 21/09/2017, 17:06 WIB

KompasProperti - Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah defisit rumah (backlog). Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan Pemerintah ingin mengurangi backlog yang saat ini berada di posisi 11,4 juta unit.  

"Kekurangan rumah masih sangat besar. Ini harus dikejar dengan kecepatan pembangunan," kata Presiden Jokowi di Pameran Indonesia Properti Expo, Jakarta,  Agustus 2017.

Bentuk keseriusan pemerintah mengurangi angka backlog salah satunya dengan mengucurkan subsidi sebesar Rp 74 triliun untuk belanja hunian, selama 2015-2019. Selain itu, ada juga Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar tujuh persen.

Kendati demikian, bantuan pemerintah tidak saja cukup. Oleh sebab itulah, pemerintah daerah diminta ikut membantu program hunian rakyat. Caranya, memangkas peraturan atau izin yang menyulitkan pengembang properti.

Baca: Untung Rugi Pembangunan Kota Baru Meikarta bagi Jawa Barat

Bicara soal ketersediaan hunian, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pengembang untuk pembentukan kawasan baru.

PT Lippo Karawaci Tbk sebagai developer terus mewujudkan impian untuk memberikan solusi kepada pemerintah terhadap kebutuhan hunian yang terjangkau untuk semua kalangan.

Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group James Riady, mengatakan, pertumbuhan sektor properti terjadi karena didorong oleh pembangunan hunian yang terjangkau masyarakat.

"Pengembang harus memiliki terobosan dalam menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Terlebih, Indonesia masih dihadapkan pada masalah ketersediaan perumahan (backlog) yang jumlahnya lebih dari 11 juta unit," katanya saat acara BTN Golden Property Awards 2017 di Jakarta, Senin (11/9/2017).

Baca juga: Apartemen di Cikarang Ini Miliki Sistem Lalu Lintas Inovatif

Menurutnya, semua indikator makro ekonomi yang ada di Indonesia meningkat. "Kita bisa lihat kebutuhan itu masih besar. Tetapi, harga rumah tidak terjangkau," jelasnya.

Oleh karena itu, Lippo Group membangun Meikarta, kota mandiri baru di timur Jakarta yang diyakini bakal menjadi jantung perekonomian baru, karena didukung kawasan-kawasan industri yang berlokasi Bekasi dan Karawang.

"Jika defisit perumahan banyak, tentunya harus ada terobosan dari kalangan pengembang. Lippo Group tengah membangun sebuah kota terpadu Meikarta, yang diharapkan mampu menampung kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Lippo Group membangun kota baru Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di tengah kota itu, dibangun Central Park seluas 100 hektar yang dilengkapi danau seluas 25 hektar yang mampu menampung 300 meter kubik air.KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Lippo Group membangun kota baru Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di tengah kota itu, dibangun Central Park seluas 100 hektar yang dilengkapi danau seluas 25 hektar yang mampu menampung 300 meter kubik air.

Selain demi mengatasi backlog rumah Indonesia, Lippo juga meluncurkan Meikarta untuk meningkatkan pasar properti yang kini sedang lesu. Dengan demikian, kota baru di Cikarang itu menjadi sebuah gebrakan besar di industri properti.

Meikarta akan menjadi sebuah kawasan hunian semua kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Apartemen Meikarta ditawarkan mulai dari Rp 127 juta per unit yang bisa dicicil selama 20 tahun.

Kota baru itu akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan akses infrastruktur yang baik.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau