Dirjen Dukcapil Percayakan Akses Data Kepada BCA Syariah dan BCA Life
Perkembangan teknologi digital membuat proses administrasi dan birokrasi menjadi lebih sederhana. Agar efektivitas dan efisiensi birokrasi tercapai, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak.
Salah satu bentuk kerja sama itu dilakukan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan BCA Syariah dan BCA Life. Perjanjian kerja sama antara pihak-pihak tersebut telah diteken pada Kamis (28/9/2017) lalu.
Dalam kerja sama ini, Dukcapil memberikan akses terhadap data kependudukan masyarakat kepada BCA Syariah dan BCA Life. Melalui akses data digital berupa informasi e-KTP tersebut, keduanya dapat melakukan validasi data terhadap konsumennya. Dengan demikian, proses bisnis dapat diawasi dan diukur dengan lebih akurat.
Kerjasama ini disambut baik Presiden Direktur BCA Syariah, John Kosasih. Menurutnya usaha untuk mewujudkan single identity yang dilakukan oleh Dukcapil dapat mengurangi risiko bisnis berupa penipuan dan tindak kriminal lainnya.
“Dengan adanya penyaluran pembiayaan dalam single indetity ini kita bisa cek jangan sampai ada informasi ganda. Kita bisa cocokkan, dan pada akhirnya mengurangi risiko yang muncul terkait dari kualitas pembiayaan itu sendiri,” tutur John.
Sementara di sisi lain, John mengatakan konsumen pun diuntungkan dengan adanya kerja sama ini. Permohonan jasa perbankan dari konsumen dapat diproses lebih cepat dan akurat. Tidak seperti pengecekan data tradisional.
Selain itu, BCA Syariah pun mendukung program nasional ini dengan mendorong masyarakat untuk merekam datanya. Bagi calon nasabah yang belum memiliki KTP elektronik, BCA Syariah menerima surat keterangan dari pemerintah daerah sebagai syarat pembukaan rekening.
Sementara itu, BCA Life menjadi asuransi pertama yang menerima akses digital ini. Satu suara dengan John Kosasih, Direktur BCA Life Yannes Chandra pun menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, melalui kerjasama ini risiko penipuan dalam bisnis dapat berkurang.
“BCA Life menjadi asuransi pertama yang mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti kerja sama ini. Oleh sebab itu, proses pendaftaran asuransi pada kami menjadi lebih cepat. Sebelumnya, akses data hanya berdasarkan fisik saja, fotokopi KTP untuk validasi dan cek. Oleh sebab itu, risiko terjadinya fraud cukup besar,” kata Yannes.
Ia pun menyatakan agar masyarakat tidak perlu kuatir, karena data-data yang dapat diakses terbatas pada data administratif. Misalnya nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat tanggal lahir, dan status. Dengan demikian, tidak ada data terkait privasi dan keamanan masyarakat yang diperbolehkan untuk diakses.
