Sorot

Bantu Pemerintah soal ”Backlog”, Lippo Investasi Triliunan di Meikarta

Kompas.com - 01/11/2017, 21:21 WIB

KompasProperti  - Masalah defisit rumah (backlog) yang saat ini mencapai 11,4 juta unit masih menjadi persoalan yang membutuhkan solusi konkret dari pihak pemerintah ataupun swasta.

Bentuk wujud keseriusan pemerintah untuk mengurangi angka backlog di antaranya dengan memberikan subsidi Rp 74 triliun untuk anggaran hunian mulai dari 2015 sampai 2019. Pemerintah juga memberikan subsidi selisih bunga sebesar tujuh persen.

"Kekurangan rumah masih sangat besar. Ini harus dikejar dengan kecepatan pembangunan," ujar Presiden Joko Widodo pada Pameran Indonesia Properti Expo, Agustus 2017 di Jakarta.

Tidak mau kalah dari pemerintah, Lippo Group sebagai pengembang properti ikut berpartisipasi mengurangi angka backlog itu melalui investasi di sejumlah proyek propertinya, baik perumahan maupun apartemen.

Proyek terbaru tersebut berupa pembangunan kompleks apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Di proyek yang berdiri di atas lahan seluas 500 hektar ini, Lippo menanamkan investasi hingga Rp 278 triliun.

"Dana investasi berasal dari kelompok usaha Lippo, pra-penjualan, dan kemitraan investasi dengan investor global. Jika keseluruhan proyek Meikarta ini rampung dalam kurun 20 tahun ke depan, perkiraan nilainya mencapai Rp 278 triliun," kata CEO Lippo Group James Riady saat jumpa pers di Aryaduta Hotel, Kamis (4/5/2017).

Menurut dia, Meikarta merupakan inisiatif besar dalam membangun Jakarta baru dengan desain dan infrastruktur berkelas internasional. Itulah mengapa, Meikarta dirancang oleh konsultan arsitektur asing. Harapannya supaya bisa bersaing dengan pengembang lain di kawasan Asia Tenggara.

Pembangunan kota baru Meikarta di Cikarang Pembangunan kota baru Meikarta di Cikarang

James mengatakan, rencananya di kota mandiri ini akan dibangun 100 tower dengan ketinggian setiap gedung mulai dari 35 hingga 45 lantai.

Gedung sebanyak itu dibagi dalam bentuk hunian, perkantoran strata title, hotel bintang lima, serta pusat belanja dan area komersial.

Selain itu, fasilitas lainnya turut dibangun, yakni rumah sakit, sekolah dari dalam dan luar negeri, tempat ibadah, sarana olahraga, ruang terbuka hijau, dan gedung pertunjukan.

Untuk membantu proyek bernilai ratusan triliun itu, pemerintah pun diharapkan juga bisa memberikan bantuan nyata. Misalnya, pemerintah daerah diminta untuk memangkas peraturan atau izin yang menyulitkan pengembang properti.

Bicara mengenai langkah investasi Lippo di proyek ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun memberikan apresiasinya. Hal tersebut disampaikan dalam acara penutupan atap dua tower apartemen di CBD Meikarta.

"Kami mencari investasi besar dan ternyata di dekat Jakarta ada investasi sampai 20 miliar dollar AS. Kami sangat apresiasi hal yang dilakukan Lippo Group. Tentu ini yang kami kaji hingga nantinya menjadi kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi antara Jakarta dan Bandung," ujar Luhut, Minggu (29/10/2017) di CIkarang.

Selanjutnya, Luhut berencana memberi tahu Presiden Joko Widodo bahwa apartemen di Meikarta dijual sangat murah. Strategi pengembang seperti itu pantas dijadikan contoh bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan permukiman layak huni.

"Saya akan lapor Presiden (Joko Widodo) atau ke Bu Rini (Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno) kenapa Lippo bisa bikin apartemen murah. Ini penting untuk kami (pemerintah) perbaiki," tutur Luhut mengakhiri sambutannya.


Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau