kabar mpr

Ketua MPR Tegaskan Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Memajukan Daerah

Kompas.com - 16/11/2017, 14:30 WIB

Ketua Majelis Permusyawaratan RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa sikap masyarakat yang hanya mengandalkan kinerja pemerintah merupakan hal kuno. Paradigma tersebut yang menjadi penyebab sulitnya suatu daerah untuk berkembang.

Menurut dia, masyarakat modern di negara-negara maju terbilang sudah mandiri dan memosisikan pemerintah sebagai fasilitator masyarakat.

"Contoh, bapak dan ibu sudah memilih walikota, terus kalau ada sampah itu siapa yang urus? Harusnya kita kan. Masa semuanya urusan pemerintah dan dinas?" kata Zulkifli

Pola berpikir seperti itu tak akan menyelesaikan segudang permasalahan yang ada di daerah. Zulkifli merasa sikap itu justru semakin membuat masyarakat semakin acuh dan berpotensi bertindak sembarangan.

Zulkifli menceritakan ketika berkunjung ke negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang, ia tak mendapati tempat sampah dalam jumlah banyak. Di negara maju jika seseorang memiliki sampah namun tak menemukan tempat sampah, maka mereka akan membawanya pulang ke rumah.

"Karena sampah itu urusan kita. Kalau enggak ada tong sampah ya kantongi, buang di rumah," katanya.

Pria yang akrab disapa Pak Zul itu juga sempat dianggap aneh ketika bertanya kepada seorang peternak sapi di New Zealand terkait alasan ternaknya dibiarkan lepas dan tidak diberikan pagar.

"Saya pernah tanya begitu, dia jawab, 'Mana ada yang mau ambil, itu kan bukan milik orang lain'. Padahal kalau di sini, ternak sapi dilepas bisa dicuri," ujar Zulkifli sembari tertawa.

Ia menekankan pentingnya warga menjunjung tinggi nilai dan norma. Dengan demikian, warga bisa mendorong kepala daerah untuk mewujudkan prestasi daerah dengan optimal.

Di sisi lain, masyarakat harus aktif memberdayakan diri dengan merintis unit-unit usaha kecil menengah berbasis karakter daerah setempat. Menurut Zulkifli, pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dalam aspek permodalan, bantuan perbankan, infrastruktur distribusi sampai pemasaran.

Pengelolaan lingkungan juga perlu dilakukan bersama-sama untuk kepentingan kebutuhan generasi di masa depan nanti. Zulkifli mencontohkan pengelolaan hutan lindung di sekitar kawasan wisata Bukit Sulap Lubuk Linggau tidak disalahgunakan.

"Itu dijaga hutan lindungnya, itu bukan punya pemerintah. Itu punya masyarakat Linggau. Hutan punya kekayaan alam yang luar biasa sekaligus berperan sebagai ekosistem yang lengkap," pungkasnya.

Baca tentang
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com