Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Bangsa Lewat Perusahaan Induk BUMN

Salah satu butir Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah menciptakan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis domestik dan meningkatkan produktivitas rakyat serta daya saing bangsa. Keberadaan BUMN menjadi salah satu ujung tombak untuk mewujudkannya.

Dengan total aset mencapai Rp 6.694 triliun (per semester I tahun 2017) dan pendapatan yang menyentuh Rp 936 triliun, BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang strategis. Melalui 118 badan pada 13 sektor, BUMN memberi kontribusi pajak dan dividen terhadap APBN secara stabil. Tercatat BUMN menyumbang Rp 211 triliun pada 2014 dan Rp 203 triliun pada 2016. 

Pemerintah pun terus berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMN melalui berbagai cara. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah dengan menyatukan beberapa BUMN ke dalam satu perusahaan induk (holding). Langkah strategis ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Hal ini pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Pembentukan perusahaan induk BUMN sudah lazim dilakukan dalam persaingan global. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun telah memiliki perusahaan induk BUMN di negaranya. Di Indonesia sendiri, PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan induk BUMN yang pertama kali dibentuk. Perusahan itu membawahi Semen Gresik, semen Padang, dan Semen Tonasa.

Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Agung Wiharto menyebutkan, kekuatan organisasinya perlahan merangkak naik setelah terbentuk perusahaan induk pada tahun 1995.

"Dengan bergabung jadi satu, kami tak perlu membangun pabrik sendiri-sendiri. Selain itu, sumber daya manusia terbaik dapat kami hadirkan di perusahaan induk," ujar Agung dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Mengapa Perlu Holding BUMN?", Selasa (5/12/2017), di Jakarta.

Data pun menunjukkan perusahaan induk semen itu berhasil meningkatkan volume penjualan total domestik dan regional dalam waktu beberapa tahun. Pada tahun 2016, tercatat penjualan sebanyak 29,1 juta ton, meningkat dari penjualan tahun 2014 sebesar 28,5 juta ton. Kini Semen Indonesia pun berhasil meraup 47,1 persen pangsa pasar domestik dengan pendapatan mencapai Rp 26,134 triliun pada tahun 2016.

Melihat asa pada PT Semen Indonesia, pemerintah lalu membentuk perusahaan induk BUMN lain di bidang pertambangan, yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Inalum menjadi induk bagi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro menyatakan, perusahaan induk tambang membantu mewujudkan hilirisasi tambang di Indonesia. Laju kinerja BUMN dapat dipercepat dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan strategis maupun anggaran. Penggabungan ini pun dapat menghemat pengeluaran BUMN karena memungkinkan alat operasional untuk dipakai bersama-sama.

"Hakikat BUMN adalah menjadi agen pembangunan nasional. Demikian pula, dalam hal pengelolaan sumber daya alam harus menguntungkan segenap masyarakat," tuturnya.

Di sisi lain, perusahaan induk juga diharapkan mampu meningkatkan investasi BUMN. Sehingga ketergantungan BUMN terhadap APBN pun semakin berkurang.

"Kondisi itu membuat APBN bisa dialihkan untuk kebutuhan sosial lain, misalnya pemerataan pembangunan daerah pinggiran," ujar Isa Rachmawarta, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Meski demikian, Isa memastikan pembentukan holding ini tidak akan mengurangi setoran pajak dan dividen BUMN untuk negara.

Berdasarkan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dikeluarkan World Economic Forum, tahun ini Indonesia naik ke peringkat 36 dari 137 negara dalam hal daya saing global. Holding BUMN dibentuk untuk memacu kinerja sektor strategis domestik demi meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa. Ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.