Tahun 2018, Indonesia Dapat Tumbuh Makin Cepat

Indonesia adalah salah satu negara dengan fundamental ekonomi terkuat di kawasan regional. Berbagai indikator menunjukkan performa prima, salah satunya rasio utang pemerintah yang berada di bawah 30 persen dari PDB. Ini merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang.

Dengan pemerintahan yang stabil dan risiko politik relatif rendah, ekonomi Indonesia berpotensi untuk bergerak lebih cepat dalam beberapa tahun mendatang. Faktor eksternal menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama yang berasal dari kenaikan harga komoditas.

“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik jadi 5,3 persen dan 5,4 persen pada 2018 dan 2019,” kata Gundy Cahyadi, ekonom DBS Group Research, dalam laporan berjudul Indonesia in 2018/19: Higher gear? yang dirilis 20 November 2017.  

Namun tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat mengakumulasikan berbagai indikator untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, seperti mendorong investasi swasta yang sejak 2013 mengalami penurunan.

Upaya pemerintah melalui pembangunan infrastruktur tampaknya sudah menuai hasil. Ini terlihat dari pertumbuhan investasi yang mencapai 7,1 persen pada kuartal III-2017, tertinggi sejak kuartal I-2013. Diperkirakan investasi berkontribusi sebesar 35 persen terhadap pertumbuhan PDB 2017.

Investasi swasta diandalkan dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Undang-undang mengatur pembatasan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB. Diperkirakan defisit akan mencapai 2,6 persen pada 2018, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 2,2 persen. DBS Group Research memperkirakan kenaikan defisit terutama didorong oleh potensi penurunan penerimaan pajak, ketimbang kenaikan anggaran belanja.

Kendati demikian, tren kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan pemasukan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Dalam perhitungan DBS Group Research, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 persen akan memberikan tambahan anggaran Rp 6,7 triliun dalam APBN. 

Tidak seperti negara-negara lain, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mengambil keuntungan dari tumbuhnya permintaan produk manufaktur global. Ekspor Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas, terutama batu bara yang tumbuh 49 persen, minyak sawit mentah sebesar 44 persen, dan migas sebesar 21 persen. Sementara ekspor produk manufaktur hanya tumbuh 2,5 persen.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk komoditas. Ini dilakukan dengan menerbitkan 16 paket reformasi kebijakan dalam dua tahun terakhir. Terbukti, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business yang dirilis Bank Dunia meroket dari peringkat 106 pada 2016 menjadi 72 pada 2018.

Investasi asing langsung ke sektor manufaktur pun mencatat rekor tertinggi, yaitu sebesar 16,6 miliar dollar AS pada 2016. Investor tidak lagi menjadikan sektor pertambangan sebagai tujuan investasinya, melainkan sektor permesinan dan elektronik. 

Dari sisi inflasi, tekanannya diperkirakan cenderung stabil terutama yang disebabkan harga bahan makanan. Ini seiring upaya pemerintah memperbaiki jalur distribusi, sehingga disparitas harga antardaerah berkurang.

Adapun risiko inflasi terbesar berasal dari kenaikan harga minyak mentah, terutama di sektor transportasi dan listrik yang menyumbang sekitar 25 persen terhadap indeks harga konsumen.

Berbagai indikator ini diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga. Persoalannya, membaiknya sektor komoditas yang terjadi beberapa waktu terakhir tidak berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Kemampuan beli, terutama di masyarakat kelompok bawah masih rendah.

Seperti terlihat dari konsumsi barang non-pokok atau discretionary goods masyarakat yang turun menjadi 4,5 persen, jauh di bawah kondisi tiga tahun lalu sebesar 6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi jika pertumbuhan konsumsi discretionary goods masyarakat lebih tinggi,” kata Gundy Cahyadi.