PT Adaro Power Antusias Berpartisipasi pada Proyek Infrastruktur melalui Pina

Guna mencapai total nilai investasi sebesar Rp  4.769 triliun, pembiayaan infrastruktur di Indonesia membutuhkan creative financing. Pasalnya pada periode 2015 hingga 2019 ini, sumber investasi yang berasal dari APBN/APBD dan BUMN hanya dapat menutup 63,5 persen saja dari total kebutuhan dana.

Oleh sebab itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merancang skema Pina untuk menutup gap stock infrastruktur tersebut. Adanya skema Pina memungkinkan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam proyek investasi infrastruktur di Indonesia.

Nine Handajani selaku Deputi CFO PT Adaro Power & CFO PT Bhimasena Power Indonesia melihat bahwa apa yang digagas oleh Kementerian PPN atau Bappenas merupakan sebuah langkah tepat. Hadirnya Pina diharapkan dapat berperan besar untuk menjadi fasilitator yang mempertemukan proyek, investor, dan pembiayaannya.

“36,5 persen dari gap stock infrastruktur yakni sebesar Rp 1.740,7 triliun dapat dibiayai oleh pihak swasta. Pina punya peran besar di sini; bukan hanya mempertemukan para stakeholder, saya harap Pina juga bisa membentuk ekosistem yang baik sehingga tercipta kondisi investasi yang kondusif,” kata Nine ketika ditemui oleh Kompas.com di Jakarta.

Nina menambahkan bahwa pihaknya sangat antusias untuk melihat dan mengkaji proyek-proyek yang ditawarkan dalam skema Pina. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika PT Adaro Power akan memprakarsai usulan proyek yang bisa diterapkan dalam skema Pina.

Mengenai komposisi proyek yang dijadikan pertimbangan investasi, Nine juga mengatakan bahwa PT Adaro Power tidak memiliki kriteria tertentu. Namun demikian, sektor kelistrikan menjadi salah satu bidang yang akan dijadikan prioritas.

“Kami terbuka untuk semua skema baik green field, brown field, dan operasional. Selama lebih dari 25 tahun perjalanan bisnisnya, Adaro memiliki pengalaman yang luas untuk mengembangkan proyek dalam ketiga skema tersebut. Namun demikian, saat ini kami lebih menitikberatkan pada proyek  green field dan brown field,” kata Nine.

Pada praktiknya, terdapat 248 proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui skema Pina, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan mana proyek strategis nasional yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah dan proyek strategis nasional yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Pina hadir dengan membawa tiga fungsi penting yakni fungsi fasilitator, pipelining, dan ekosistem. Untuk mewujudkan itu semua, Pina melakukan advokasi regulasi yakni berkoordinasi dengan OJK dan IAI. Selain itu, Pina juga memperkuat tata kelola dan regulasi serta sosialiasi dan koordinasi untuk mengalang potensi investee dan investor.

Menurut Nine, non resource project financing adalah pembiayaan yang paling ideal untuk skala investasi besar dan banyak. Namun pada pembiayaan model tersebut, peran kreditur juga sangat besar. Oleh karena itu, Nina berharap bahwa ke depannya terdapat contractual agreement, peraturan dan kebijakan yang bankable untuk mendukung terealisasinya masing-masing proyek.