Ketua MPR Meminta Aparat Adil Dalam Menjalankan Hukum

Saat memberi tauziah saat buka puasa bersama dengan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), Jakarta, 28 Mei 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan demokrasi dipilih oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sarana dalam berpolitik. Dalam demokrasi, menurut Zulkifli Hasan, rutin dilaksanakan Pemilu. "Ada Pilkada, Pileg, dan Pilpres," ujarnya. 

Pemilu lima tahunan disebut oleh Zulkifli Hasan sebagai proses yang biasa. "Semangat boleh, berantem tak boleh," ujarnya. "Yang mau ganti presiden boleh, yang mau lanjut juga boleh," tambahnya. 

Menurut Zulkifli Hasan meski kita beda politik dan pilihan namun dikatakan harus tetap menggaungkan persatuan bangsa. 

Dalam situasi politik yang dinamis bahkan cenderung panas, Zulkifli Hasan mengajak kepada IARMI untuk ikut menjadi pelopor persatuan. Dirinya yakin alumni Menwa mampu menjaga bangsa dan negara sebab semasa Menwa sudah dilatih bela negara. "Alumni Menwa kemampuan bela negaranya di atas rata-rata," paparnya. 

Terkait tahun politik, Zulkifli Hasan di hadapan ratusan alumni Menwa itu mengharap agar aparat penegak hukum dan pemerintah berlaku adil dan proffesional. "Kita meminta yang demikian," ujarnya. Ketidakadilan dicontohkan, Kementerian Agama membuat blunder dengan mengeluarkan 200 ulama yang terekomendasi. "Ulama kita itu ribuan, lha yang lain nanti kan marah," ujarnya. Zulkifli Hasan meminta kementerian itu mengurus saja pegawainya. 

 Dirinya menegaskan kembali agar aparat hukum dan pemerintah adil. "Hukum buat semua," tegasnya. "Jangan satu diberi hukum sedang yang lain tidak," tambahnya. Baginya hukum harus adil.