Buka Sidang Tahunan MPR, Zulkifli Hasan Ajak Wujudkan Pemilu Berkualitas

Rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2018 dibuka oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan di Ruang Rapat Paripurna komplek parlemen Jakarta pada Kamis (16/8). Agenda tunggal Sidang Tahunan MPR ini adalah penyampaian laporan kinerja lembaga negara oleh Presiden sebagai kepala negara. Hadir dalam rapat, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tahun ini merupakan keempat kalinya MPR masa jabatan 2014-2019 menyelenggarakan rapat paripurna sebagai fasilitas bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan kinerja pelaksanaan tugasnya kepada publik. Konvensi ketatanegaraan ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 155 Peraturan Tata Tertib MPR.

Sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyampaikan pengantar yang sekaligus membuka rapat paripurna ini. Dalam pemaparannya, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan menjunjung tinggi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.

-

"Mari hadirkan kompetisi ide, gagasan dan narasi kebangsaan, bersihkan atmosfir udara kita dari polusi kebencian," imbuhnya.

Menurutnya, pemilihan umum merupakan kompetisi antar saudara sesama anak bangsa. KArenanya, rakyat Indonesia harus menjadi pihak yang paling diuntungka dengan adanya pemilihan umum yang berkualitas, terlepas siapa pun yang terpilih nantinya.

"Siapa pun yang terpilih harus menjadi kemenangan rakyat Indonesia. Karena pilihan boleh beda tetapi merah putih kita sama," kata Zulkifli Hasan disambut riuh tepuk tangan.

Selain ajak untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, Zulkifli pun mengingatkan kembali perihal kondisi ekonomi di Indonesia. Menurutnya, ada tiga tantangan perekonomian nasional yang harus segera ditangani pemerintah. Pertama, soal kesenjangan ekonomi. Meskipun gini ratio menunjukkan penurunan dari 0,41 menjadi 0,39, hal tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan masyrakat kelas atas, bukan sebaliknya.

-

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga kebutuhan rumah tangga," tuturnya.

Permasalahan kedua adalah soal stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro dengan mengembangkannya melalui fasilitas kredit serta bantuan pemasaran dan teknologi.

Terkhir adalah soal pengelolaan utang negara. Ia berharap negara mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini untuk menjaga kestabilan perekonomian negara melalui kebijakan pemerintah, baik untuk di dalam negeri maupun antar negara.

"Ini penting dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi. Perlu pengetatan prediksi perekonomian secara cermat, terukur dan akuntabel di antaranya mengenai nilai tukar rupiah, penguatan sektor industri, pembatasan impor, dan peningkatan ekspor kita," katanya.