Kemenko PMK Raih Penghargaan Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut
KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut dari periode 2013-2017.
Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial TB. A. Choesni saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, Kamis (20/9/2018).
"Kami keluarga besar Kemenko PMK mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini adalah komitmen kami untuk mengelola keuangan negara sesuai dengan amanah rakyat," ujar Choesni.
Seperti tahun sebelumnya, pada 2018 ini pemerintah memberikan penghargaan untuk 93 entitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda), provinsi dan kabupaten/kota. Mereka mendapat opini terbaik, WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut.
Salah satunya penerimanya adalah Kemenko PMK. Opini WTP adalah salah satu opini BPK yang auditnya akan diterbitkan saat laporan keuangan dianggap terkonfirmasi bebas dari salah saji material. Jadi, bukti-bukti audit dianggap sesuai, wajar dan tidak mengganggu pengambilan keputusan.
Choesni menuturkan bahwa Menko PMK juga berpesan agar penghargaan ini menjadi memicu semangat untuk terus bisa mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja.
"Dalam setiap kesempatan, Ibu Menko Puan Maharani selalu menekankan kepada seluruh jajaran internal Kemenko PMK dan kementerian/lembaga lingkup Koordinasi PMK, agar betul-betul profesional dan transparan mengelola keuangan negara demi pelaksanaan pembangunan manusia," tambah Choesni.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018.Sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 memperoleh opini WTP sama dengan hasil pemeriksaan LKPP tahun sebelumnya.
Capaian opini tersebut pun sejalan dengan peningkatan jumlah kementerian/lembaga dan pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya.
Untuk tahun 2017, jumlah kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79, dari sebelumnya 73 pada 2016. Sementara itu, pemerintah daerah yang memperoleh opini tersebut meningkat menjadi 411 Pemda dari 374 Pemda pada 2016.
Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara, sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.
Rakernas ini juga diselenggarakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Tujuannya supaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government).
Tercatat Rakernas dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, sekretaris jenderal kementerian atau lembaga, aparat pengawasan intern pemerintah, akademisi dan pimpinan institusi terkait.
Selain memberikan penghargaan, dalam Rakernas ada pula talkshow yang menghadirkan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara. Acara ini dimoderatori oleh Wakil Menteri Keuangan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula peluncuran dan bedah buku “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Masa ke Masa.”
Launching buku ini sebagai sumbangsih literasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
