Sah, Gubernur dan DPRD Sulut Setujui KUA-PPAS APBD 2019
MENADO, KOMPAS.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2019.
Hal itu disepakati bersama melalui Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penandatanganan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019, Senin (5/11/2018).
"Terkait dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 maka patutlah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Substansi utamanya mencakup tiga bagian penting, yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan," ujar Olly dalam keterangan persnya, Selasa.
Olly mengucapkan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
"Mari kita terus bersinar dan bekerja sama dalam memberikan yang terbaik bagi kemajuan Sulawesi Utara," katanya.
Selain menyetujui KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara, rapat itu juga menyetujui perubahan nomenklatur sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca juga: Jurus Jitu Gubernur Olly Dondokambey Ajarkan Pancasila ke Milenial
Perubahan tersebut, antara lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, serta Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah Provinsi menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi.
Ada pula perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.
Selain perubahan nomenklatur, Gubernur dan DPRD turut menyetujui Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Tipe A yang melaksanakan tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Menurut Olly, perubahan nomenklatur sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
