JK dan Puan Bahas Penanganan Dampak Bencana NTB dan Sulteng

KOMPAS.com – Penanggulangan bencana gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Rapat kali ini sebagai evaluasi dan menyusun program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla usai membahas penanganan dampak bencana bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Rabu (12/12/2018).

Menurut Kalla, 120 unit hunian sementara (huntara) di Palu akan selesai pembangunannya pada akhir Desember tahun ini.

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah mendirikan sejumlah sekolah darurat. Sekolah tersebut ada yang dikerjakan oleh pemerintah, swasta, dan lembaga sosial.

Pemerintah juga telah memetakan zona rawan yang tak boleh didirikan sebagai hunian. Sebaliknya, daerah untuk hunian juga telah ditetapkan yang nantinya akan dibangun hunian oleh Kementerian PUPR.

Penanganan NTB

Jusuf Kalla menjelaskan, dana kompensasi untuk korban gempa NTB telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, tenda darurat yang masih berdiri dipastikan tidak berada di lokasi pengungsian, melainkan dekat rumah penduduk.

Menko PMK Puan Maharani juga memaparkan perkembangan koordinasi yang telah dilakukan Kemenko PMK dalam menanggulangi bencana gempa NTB.

Langkah yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya percepatan pembangunan rumah pasca bencana NTB dan percepatan pemulihan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Di sampin itum Kemenko PMK mendorong percepatan revisi PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP 22/2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Termasuk, imbuh dia, rencana pemberian jaminan hidup serta antisipasi peralihan status dari transisi darurat ke pemulihan menjadi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rapat itu dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, serta perwakilan kementerian/ lembaga terkait.