Kendalikan Inflasi, Inovasi dan Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Jadi Kuncinya
Salah satu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi perlu dikendalikan karena Inflasi yang tinggi menyebabkan harga di pasaran menjadi naik dan tingkat beli masyarakat pun menjadi rendah. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi deflasi atau inflasi yang rendah maka banyak pengusaha yang dirugikan dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat.
Harga yang sama secara terus menerus dan tidak mengalami kenaikan akan membuat pengusaha tidak semangat. Oleh sebab itu, inflasi yang baik itu ada di tengah-tengah.
“Bagusnya inflasi terjaga di tingkat rendah. Inflasi ringan 3,5 – 5 persen tidak apa-apa. Itu pendorong orang untuk berproduksi,” ujar Wakil presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2019, Kamis (25/07/2019).
Inflasi akan terjadi apabila harga naik terus menerus secara umum akibat adanya ketidakseimbangan antaran uang dan barang. Karenanya distribusi barang harus benar-benar dijaga.
“Jadi di situ fungsinya distribusi ekonomi, kalau terlalu panjang distribusinya, harga petani murah di konsumen mahal. Sebaliknya, kalau distribusi pendek, harga petani naik, produsen juga yang kena. Gubernur dan Bupati menjaga terjadinya keseimbangan harmoni, ini pentingnya sinergi,” kata Jusuf Kalla.
-Sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama dalam menjaga inflasi agar tetap stabil di angka rendah. Maka dari itu, Rakornas Pengendalian Inflasi yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif” merupakan salah satu bentuk nyata sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh kawasan Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target . Inflasi hingga pertengahan 2019, juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5 plus minus 1 persen.
Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia yang telah terbangun dengan baik terus diperkuat, terutama untuk mendukung pencapaian inflasi 2019, 2020, dan 2021, masing-masing sebesar 3,5 persen, 3 persen, dan 3 persen dengan tingkat deviasi plus minus 1 persen.
Terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas ini. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah.
Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintergrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani. Inovasi digital menjadi teknologi yang diharapkan untuk memperkuat sinergi ini.
-“Penggunaan teknologi digital telah digunakan oleh sejumlah TPID. Misalnya di Kediri dan Ngawi, penggunaan digital pemasaran dari petani langsung ke konsumen melalui teknologi online. Di Jateng ada contract farming antara BUMD, kelompok tani, dan langsung ke konsumen. Banyaknya teknologi ini bisa diadopsi ke daerah-daerah lain jadi sinergi yang kuat dalam penggunaan inovasi digital untuk pengendalian inflasi,” ujar Perry.
Terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Provinsi (TPIP) oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI juga sangat berperan dalam mengendalikan inflasi. Dengan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, tim ini mampu menekan inflasi berada di kisaran angka 3,5 persen plus minus 1 persen di tahun 2019 ini.
“Kalau inflasi harga pangan bisa kita kendalikan melalui TPID dan TPIP, juga inflasi secara keseluruhan, Insya Allah sasaran inflasi bisa tercapai. Tahun ini Insya Allah tercapai di bawah 3,5 persen. Tahun depan juga di kisaran 3,5 plus minus 1 persen,” tambah Perry.
Dalam acara ini juga turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang berharap inflasi akan berada di angka rendah. “Kalau kita bisa mengendalikan inflasi turun, produsen konsumen makin bisa percaya diri. Perubahan harga tidak begitu besar, kalau harga bisa berubah kapan saja, berarti kondisi tidak tenteram,” ujar Darmin.
Maka dari itu, menurut Darmin, tindakan BI dan Pemerintah membentuk TPID dan TPIP sangat tepat, tetapi hal itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dapat berhasil seperti sekarang ini. Untuk mengapresiasi TPID, pada Rakornas kali ini diberikan penghargaan bagi TPID Terbaik dan Berprestasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan langsung penghargaan ini kepada kepala daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2018.
TPID Terbaik 2018 Tingkat Provinsi diberikan kepada Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat. TPID Terbaik 2018 Tingkat Kabupaten/Kota diserahkan pada Kota Tanjung Pinang, Kediri, Samarinda, Palopo, dan Mataram. Sementara TPID Berprestasi 2018 Tingkat Kabupaten/Kota diterima oleh Kab. Deli Serdang, Kab. Badung, Kab. Mahakam Ulu, kab. Pohuwato, dan Kab. Lombok Barat.
