Menhub Budi: Konektivitas Jadi Kunci Pembangunan Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kepindahan ibu kota negara, dari Jakarta menuju Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Proses persiapan ibu kota baru ini terus dimatangkan oleh pemerintah secara bertahap. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sistem transportasi.
Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan bersama Harian Kompas menggelar diskusi bertajuk "Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara" di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/02/2020).
Dialog ini bertujuan untuk memantau persiapan, sekaligus mendiskusikan dan menyatukan suara dalam mendukung kesiapan pemindahan ibu kota.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya menyampaikan pentingnya konektivitas bagi ibu kota baru. Konektivitas ini akan diwujudkan dalam sistem transportasi yang dibangun secara terintegrasi dan berkelanjutan
“Konektivitas menjadi sangat penting bagi sebuah kota. Karena dengan konektivitas, aksesibilitas atau kestrategisan kota itu jadi baik. Hal ini juga jadi salah satu unsur keberhasilan pembangunan ibu kota baru,” pungkasnya.
Kemudian, menurut Budi, pada beberapa bagian kota akan dirancang kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD). Konsep ini memudahkan masyarakat untuk menjangkau moda angkutan umum dengan berjalan kaki.
“Titik-titik moda transportasi di ibu kota baru dapat dijangkau dengan walking distance. Pergerakan dari luar kota ke (ibu) kota itu juga akan menggunakan kendaraan listrik,” ujarnya.
Budi menambahkan, kendaraan pribadi dan umum di ibu kota negara pun akan berbasis listrik agar ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia di Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030.
“Pergerakan manusia dari ruang kota ke titik-titik tersebut akan menggunakan kendaraan listrik. Kita akan inisiasi bus atau trem listrik. Kendaraan pribadi juga akan berbasis listrik,” ujarnya.
Pemerintah pun berupaya untuk mengoordinasikan Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Balikpapan) dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Samarinda) untuk mendukung konektivitas di ibu kota baru.
Selain itu, ujar Budi, pemerintah akan membangun satu bandara khusus tamu-tamu negara atau VVIP pada akhir tahun 2021.
“Jaraknya sekitar 15 kilometer dari pusat ibu kota negara baru,” tambahnya.
Ketiga bandara tersebut nantinya akan dikelola oleh satu operator gabungan, kolaborasi investor swasta lokal dan asing. Hal ini dilakukan agar pengembangan ketiga bandara ini tidak menyedok banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami akan undang kolaborasi asing dan lokal, sehingga investasi untuk bandara tidak keluar dari APBN,” pungkasnya.
Kegiatan diskusi ini dibuka oleh penandatanganan nota kerja sama antara Badan Litbang Perhubungan dengan berbagai perwakilan akademisi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disaksikan langsung Menhub Budi.
Turut hadir pada kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy.
