Pentingnya Program Studi Environmental Diplomacy untuk Atasi Hegemoni Ilmiah Ilmu Lingkungan dan Kehutanan

Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, pentingnya  pengembangan studi environmental diplomacy. Ini penting agar masyarakat terhindar dari perilaku hegemoni atas sumber daya alam  dan lingkungan yang dapat mengancam keilmuan, sebagaimana dibahas dalam pertemuan antara Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Indonesia (UI).

"Karena ciri hegemoni itu juga seolah  akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi, dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya, pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang  mengandung polaritas politik," ujar Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan pada halalbihalal on line diselenggarakan oleh Himpunan Alumni (HA) Program Studi Lingkungan (PSL) IPB dan Program Studi (PS) S2-S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasiswa S2-S3 PSL IPB, Sabtu (13/6/2020).

Hadir dalam halalbihahal tersebut Rektor Universitas Tirtayasa, Rektor IPB, Gubernur Bengkulu, dosen, alumni PSL IPB se-Indonesia, dan mahasiswa S2 dan S3 PSL IPB.

Untuk itu, Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy. Bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.

Menteri Siti Nurbaya menyatakan, persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla, serta metode analisis deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam 'pertarungan hegemoni ilmiah itu'.

Isu  lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing dan natural capital. Dengan gambaran ini, Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI untuk penyiapan program-program studi yang relevan menjawab masalah yang sedang dihadapi Indonesia.

Lebih lanjut Menteri  Siti menyatakan, pada dasarnya, perjuangan dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam dengan segala relevansinya adalah mandat mulia Pembukaan UUD 1945 yaitu  melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Secara khusus, Menteri Siti juga menyoroti soal pandemi Covid-19 yang dikelola dengan langkah-langkah pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan pentingnya untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance.

Artinya, keterbukaan dan ketertiban dalam praktik, aturan pokok atau rule base dan hal-hal yang harus secara luas diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan oleh masyarakat. Hal ini semakin diperlukan pada konteks, misalnya RUU Cipta Kerja dengan orientasi  kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin lingkungan.

Menteri Siti juga menyebutkan persoalan lingkungan kini telah semakin nyata masuk dalam perspektif politik ketimbang hanya soal teknis pencemaran, misalnya. Juga telah sama pentingnya  dengan kepentingan ekonomi dan politik sebagaimana dulu di masa kuliah didiskusikan.

"Sejak 2017-2018 pengelolaan lingkungan hidup (penanganan bencana alam dan pengendalian perubahan iklim) sudah masuk atau menjadi mainstream pembangunan nasional, sebagaimana diformalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Hal ini sangat berarti, setara dengan mainstream gender dan penurunan angka kemiskinan," katanya.

Dari halalbihalal webinar ini selanjutnya akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung, seperti workshop dan FGD penyiapan program studi, juga tentang penguatan aktualisasi environmental governance, pemantapan daya dukung dan daya tampung untuk tujuan pembangunan tertentu serta persoalan metodis dalam hal deforestasi, karhutla, dan karbon.

Apresiasi Kegiatan HA PSL IPB  dan Ecologica

Ketua Umum HA PSL IPB, Dr. Soeryo Adiwibowo, Ketua Program Studi S2 PSL Prof. Dr. Hadi Susilo, dan Ketua Program Studi S3 PSL Prof. Dr. Widiatmaka menyampaikan apresiasi dan kegembiraan  atas berbagai kegiatan HA PSL IPB dan Ecologica atas berbagai kegiatan seperti webinar series, halalbihalal online, dan pengumpulan donasi bagi mahasiswa PSL yang terkena dampak pandemi Covid-19.  Termasuk penyelenggaraan seminar internasional yang telah menghasilkan sekitar 130 publikasi internasional, sehingga dengan capaian tersebut PSL juga berkontribusi membantu IPB University meningkatkan peringkat di kancah internasional.

Program pasca  sarjana  PSL IPB  tengah mematangkan rencana cluster mata kuliah yang baru yang lebih spesifik untuk merespon masalah lingkungan dan terus dalam pembahasan meliputi  Environmental Diplomacy And Law, Environmental, Biodiversity And Policy, Environmental Toxicology and Management, serta Agroecotourism and Packaging Management;  Climate Change and Disaster Risk Management, Clean Energy and Sustainable Consumption, dan Environmental Public Health.

Pada kesempatan itu Prof. Arif Satria, Rektor IPB University menegaskan, Covid 19 membawa pelajaran penting. Pertama, pola adaptasi ekologi masyarakat atau peradaban dunia harus berubah. Kedua, manusia tidak dapat menyombongkan keilmuannya. Ilmu pengetahuan yang dimiliki ternyata belum mampu mengatasi virus yang sedemikian kecil dan tidak kasat mata.

Selain itu, pandemi Covid 19 yang berakar dari perubahan lingkungan, secara tidak langsung menempatkan PSL semakin memiliki peran yang signifikan, baik pada tataran perilaku, komunitas, maupun hingga kebijakan internasional.

PSL IPB dalam waktu dekat akan membuka peminatan environmental diplomacy. Dalam peminatan ini IPB akan bekerja sama dengan UI. IPB berkontribusi pada materi perubahan lingkungan global, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sementara itu, UI memberi kontribusi terhadap materi hukum internasional, politik dan diplomasi internasional.

Kini IPB menduduki peringkat 530 dunia (overall). Semula berada pada peringkat 750. Dalam hal pendidikan tinggi pertanian di dunia, IPB kini menempati ranking ke-59. Di Asia urutan ke-10 setelah Tokyo University.