Simontana KLHK Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020
Salah satu inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali masuk dalam jajaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB).
Inovasi tersebut adalah Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (Simontana) atau yang juga dikenal dengan nama National Forest Monitoring System (NFMS).
Simontana adalah sistem yang dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumber daya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan tepercaya. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan transparan.
Simontana dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan kegembiraannya setelah mendengar kabar bahwa sistem yang dibuat oleh kementeriannya tersebut termasuk masuk dalam jajaran 99 teratas pemeringkatan yang dilakukan oleh Kemenpan-RB.
“Alhamdulillah, saya bangga atas keberhasilan inovasi Simontana serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Ini kali keempat kami mendapat apresiasi. Secara berturut-turut setiap tahun sejak 2017 KLHK selalu mendapatkan apresiasi dan pengakuan dalam hal inovasi teknologi informasi yang baik dalam membantu pengambilan keputusannya,” ujar Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).
Semua produk dan inovasi KLHK yang memperoleh apresiasi, lanjut Siti Nurbaya, tercipta dari hasil kerja jajaran staf dan berkat dukungan APBN serta keilmuan. Semuanya dibuat di dalam negeri oleh tangan-tangan anak bangsa.
Apresiasi dan pengakuan yang diterima Simontana dan sejumlah inovasi KLHK lainnya, menurut Siti, adalah tanda bahwa KLHK sudah bekerja dalam jalur yang benar. Selain itu, dipahami dan diakui publik.
“Artinya usaha keras kami untuk membuat pola-pola kerja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam, hutan, dan lingkungan semakin sistematis. Saya tahu betul dan percaya pengembangannya tidak mudah,” ujarnya.
Ia memahami bahwa pengembangan inovasi-inovasi tersebut tidak hanya melibatkan aspek teknik saja, tetapi juga aspek nilai-nilai seperti keterbukaan, integritas, kebersamaan, kerja yang terukur dan terbuka untuk menerima kritik konstruktif. Selain juga membutuhkan etos kerja dan sifat kompetitif yang akan terus mendorong pada kemajuan.
“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi saya sampaikan atas kerja keras para ASN KLHK dalam memberikan pelayanan kepada publik,” ungkapnya.
Beragam fungsi Simontana
Simontana secara khusus memiliki fungsi untuk menyediakan data penutupan lahan secara seri, termasuk perubahannya. Perubahan yang dimaksud adalah deforestasi, reforestasi, atau degradasi hutan.
Data tersebut dimanfaatkan untuk perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan antar periode.
Simontana juga menyediakan data untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia per provinsi, di mana data penutupan hutan menjadi salah satu indikatornya.
Simontana juga menyediakan data utama untuk penentuan lahan kritis, juga untuk kepentingan penyempurnaan tata kelola hutan melalui penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yaitu data hutan alam primer.
Sistem ini juga menyediakan data untuk perencanaan pembangunan sektor kehutanan seperti RPJMN, RKTN, Alokasi Pemanfaatan, Rehabilitasi Lahan, dan sebagainya.
NFMS atau Simontana telah menjadi salah satu sistem pemantauan hutan nasional yang stabil, konsisten, dan berlangsung cukup lama yaitu lebih dari 20 tahun. Banyak pihak atau negara biasanya kesulitan dalam memaintain kesinambungan sistem sejenis.
Pada masa sekarang, Simontana juga dipergunakan sebagai pendukung utama sistem MRV REDD+ sektor lahan dan implementasi pembayaran berbasis hasil (Result-Based Payment) REDD+.
Selain itu Simontana juga digunakan sebagai media pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca, pelaporan dalam Forest Resource Assesment – FAO, penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL), dan kebutuhan internasional lainnya.
Sebelum Simontana berhasil menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2020 ini, KLHK juga telah meraih kesuksesan yang sama pada waktu yang lalu. KLHK berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik bahkan menjadi Top 40 secara berturut-turut selama tiga tahun yaitu 2017, 2018, dan 2019 KLHK.
Dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020, Kementerian PAN RB menerima 2.250 proposal dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
Kemudian Tim Panel Independen menilai dan menetapkan nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 salah satunya berasal dari KLHK.
Pada 2017, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terpilih sebagai salah satu dari 99 terbaik inovasi pelayanan publik juga masuk menjadi Top 40.
SIPUHH membantu industri perkayuan serta kehutanan untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi dalam pengurusan dokumen-dokumen kayu.
Kemudian pada tahun 2018, Inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikembangkan KLHK juga menjadi peraih Top 99 dan juga berhasil menuju Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.
Inovasi ini merupakan salah satu instrumen dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
SILK merupakan platform online untuk mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu seperti Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT, sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia.
Keberhasilan inovasi SILK-SVLK ini bahkan berlanjut, hingga disertakan Kemenpan-RB dalam kompetisi inovasi internasional United Nation Public Service Award 2019.
Pada 2019 dua inovasi KLHK juga berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB. Dua inovasi tersebut adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web).
PROPER adalah program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Sedangkan SIPONGI merupakan sistem informasi yang dibuat sebagai dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot atau titik api.
Dua inovasi KLHK tersebut juga berhasil masuk ke tahapan selanjutnya yaitu Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang penyerahan penghargaannya diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Bahkan satu inovasi meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan ditingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019, yaitu SVLK.
