Dukung Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif, Bappenas Rangkul Masyarakat Adat Bali

KOMPAS.com – Kunjungan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian PPN/Bappenas mengagendakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan adat di Pedungan, Denpasar, Bali, (4/8/2020).

Pertemuan itu merupakan salah satu agenda kunjungan kerja dalam rangka menyiapkan pemulihan ekonomi dan sosial Bali pasca-pandemi Covid-19.

Salah satu bahasan yang ditekankan dalam pertemuan adalah pentingnya kearifan lokal dalam penanganan pandemi Covid-19 dan penegakan protokol kesehatan.

 “Kedatangan kami dari Bappenas, khususnya di desa adat ini, adalah bertemu dengan tokoh dan masyarakat adat, termasuk pecalang, untuk belajar bagaimana Bali punya (cara sendiri) yang khas dalam penanganan pandemi Covid-19 ini,” ujar Sekretaris Utama sekaligus Sekretaris Kementerian PPN/ Bappenas Himawan Hariyoga.

Salah satu ciri khas yang dimaksud Himawan adalah inovasi lokal penggunaan arak Bali sebagai campuran ramuan tradisional untuk terapi pasien Covid-19 tanpa gejala. Saat ini, inovasi itu telah memasuki proses uji klinis.

Hasil obrolan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar itu akan dipakai untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan intensif dalam penanganan pandemi.

Dalam situasi seperti ini, kata Himawan, pecalang berperan penting dalam mengingatkan wisatawan di lingkup desa adatnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mulai dari mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan.

Desa adat memang menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Bali. Sebelumnya, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan revitalisasi 197 desa adat hingga 2019.

Revitalisasi meliputi pembangunan sarana prasarana dan bantuan pengembangan program desa untuk memajukan pariwisata di Bali.

Bangkitkan pariwisata Bali dengan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan

Tak hanya itu, kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas juga berfokus pada Pengelolaan sampah, air limbah, dan waduk di Bali.

Himawan menambahkan, strategi pembangunan di masa mendatang mengutamakan Pembangunan Rendah Karbon dengan prinsip bersih dan hijau.

Dalam kunjungan ke Tempat Pemrosesan Akhir sekaligus Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (TPA/PLTSa) Sarbagita Suwung, Himawan menjelaskan strategi pengelolaan sampah sebagai salah satu kunci penerapan kebijakan Bali Energi Bersih.

“Sampah jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan berbagai produk yang bernilai ekonomi. Konsep ini dimaknai sebagai proses circular economy dan sejalan dengan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon,” jelas Himawan.

Saat ini, TPA Sarbagita Suwung sedang direvitalisasi. Rencananya, tempat itu akan dijadikan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan prinsip circular economy secara terintegrasi dan efisien, sehingga umur layanan TPA dapat diperpanjang dan berkelanjutan.

Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah itu diharapkan dapat berdampak bagi kesehatan dan sanitasi masyarakat untuk mendukung upaya pengurangan sampah di wilayah pelayanan Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Dengan pengelolaan sampah yang baik, maka sektor pariwisata juga menjadi lebih maju.

Berdasarkan data dokumen Prastudi Kelayakan Awal, total timbulan sampah yang dikirimkan ke TPA Sarbagita Suwung telah mencapai 1.400 ton per hari.

Denpasar menjadi penyumbang sampah terbesar, yakni 50 persen dari total timbulan sampah atau setara dengan 740 ton per hari.

Jika prinsip circular economy tidak diterapkan, umur layanan TPA hanya tersisa 3 tahun dengan timbunan sampah sebesar ini. Setelah itu, TPA harus membuka lahan baru dengan mengulangi masalah yang sama.

Pengolahan sampah dengan PLTSa pada dasarnya merupakan pilihan teknologi yang cukup mahal. Meski begitu, pemilihan metode ini telah melalui kajian yang komprehensif dan dinilai punya banyak manfaat.

Tentunya berdasarkan pertimbangan untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan dengan menekankan prinsip pengurangan dan daur ulang sampah dimulai dari hulu.

“Selain pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah domestik (buangan dari jamban) yang aman juga sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Termasuk pengurangan stunting (kekerdilan), mengurangi sumber penyakit, mengurangi pencemaran air, dan peningkatan kualitas lingkungan,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata.

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan aman agar meningkatkan permintaan atau demand terhadap layanan.

Dengan begitu, sarana dan prasarana sanitasi aman yang sudah dibangun secara berkelanjutan akan lebih maksimal pemanfaatannya.

Kementerian PPN/Bappenas juga menaruh perhatian pada pengembangan kawasan Kura-kura Bali di Pulau Serangan. Kawasan ini merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan lokal dan internasional.

Suharso mengungkapkan, upaya itu merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) Social Investment Project yang dipaparkan Indonesia dalam SDG Investment Fair 2019 di New York, Amerika Serikat.

“Kura-kura Bali merupakan pionir dalam pembangunan berkelanjutan yang menyertakan konsep filosofis lokal Bali yaitu Tri Hita Karana yang berarti Tiga Cara Menuju Kebahagiaan. Sejalan dengan Tri Hita Karana, Kura-kura Bali juga selaras dengan konsep Piramida SDGs yang membagi tujuannya menjadi tiga aspek, yaitu spiritualitas, ekologi, dan juga manusia,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Rencananya, Kura-kura Bali menjadi titik destinasi turis yang mengedepankan pariwisata berkelanjutan, seperti education-tourism, research-tourism, dan health-tourism.

Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas ditutup dengan meninjau kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam menerima gelombang wisatawan pasca-pandemi, Rabu (5/8/2020).

Menurut Suharso, bandara internasional tersebut telah berbenah dan siap menyambut pelancong sesuai protokol kesehatan dengan menambah loket keimigrasian dan pengecekan surat perjalanan, sehingga tidak terjadi penumpukan.

“Bandara I Gusti Ngurah Rai sudah siap menerima wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dari sektor pariwisata, Bali sudah siap dan harus didorong oleh berbagai pihak karena semangat pariwisata ada di sini. Jadi, apabila Bali memiliki keyakinan itu, kita bisa menularkannya kepada yang lain,” tutup Suharso.