Sinergi Program Lintas BUMN Dapat Tingkatkan Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial dan UMK

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif dengan perluasan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), upaya tersebut difokuskan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia sendiri telah mencapai 81,4 persen pada 2020. Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan 2019 yang mencapai 76,19 persen. Capaian ini sejalan dengan target inklusi keuangan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sebesar 90 persen pada 2024.

Adapun perluasan akses keuangan ke sektor pertanian dilakukan lantaran sektor ini masih menunjukkan pertumbuhan yang positif saat produk domestik bruto (PDB) terkontraksi 2,07 persen di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian juga tergolong besar, yakni sebanyak 29,76 persen pada Agustus 2020.

Sayangnya, dari angka tersebut, petani muda dari kalangan milenial hanya berjumlah 8 persen. Padahal, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87 persen) dan generasi Z (27,94 persen).

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo mengatakan, untuk mengatasi hal itu, pemerintah akan mendorong sinergi dan kolaborasi program melalui digitalisasi pada ekosistem pertanian.

Hal tersebut Erdiriyo sampaikan saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial dan UMK” yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor, Selasa (18/5/2021).

Lebih lanjut Erdiriyo menjelaskan, digitalisasi pada ekosistem pertanian bertujuan untuk mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani.

 “Termasuk memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu,” ujar Erdiriyo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/5/2021).

Pemerintah juga terus berupaya melakukan peningkatan pembiayaan untuk para petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah.

Perluasan akses pembiayaan tersebut dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), khususnya bagi kelompok petani di Kabupaten Bogor.

Selain akses pembiayaan, pemerintah juga menyediakan skema integratif agree yang difasilitasi oleh Telkom Indonesia.

Lewat skema itu, petani dapat mengoptimalkan hasil produksi melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi petani dengan melahirkan petani milenial.

Sebagai pelengkap dari sinergi tersebut, Pupuk Indonesia (PIHC) memberikan pendampingan lengkap hulu-hilir pertanian pada kegiatan off-farm dan on-farm melalui program Agrosolution. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani.

Dalam kegiatan on-farm, Pupuk Indonesia menyediakan produk pertanian berkualitas seperti pupuk nonsubsidi dan obat-obatan tanaman, serta memberikan kawalan teknologi dan bimbingan teknis.

Sementara dalam kegiatan off-farm, Pupuk Indonesia memberikan akses permodalan, akses kepada asuransi, serta jaminan off-taker untuk petani. 

Sebagai informasi, program Agrosolution dapat meningkatkan hasil pertanian dari rata-rata 5 hingga 6 ton menjadi 8 hingga 10 ton per hektare (ha). 

Saat memberikan sambutan dalam FGD tersebut, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menyampaikan, Kabupaten Bogor menjadi sasaran yang tepat untuk mengakselerasi pengembangan petani milenial.

Pasalnya, kabupaten tersebut memiliki lahan pertanian dan perkebunan seluas 33 persen dari luas wilayahnya atau 98.463 ha. Selain itu, Kabupaten Bogor juga memiliki posisi strategis dalam penyediaan lahan pertanian dan perlindungan tata air bagi kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Pertumbuhan positif sektor pertanian di Kabupaten Bogor harus diiringi pengembangan secara terus-menerus agar memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar ke depannya,” ujar Iwan.

Sebagai informasi, pemantik diskusi pada kegiatan FGD tersebut datang dari pihak PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah BJB (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Mitra Bumdes Nusantara, dan Icon Agry.

Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat sebagai penanggap diskusi.