JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi kemanusiaan dan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) mengutuk keras agresi militer Israel terhadap Palestina.
Sikap tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2021).
Adapun organisasi kemanusiaan yang tergabung terdiri dari Human Initiative, MDMC/Muhammadiyah Aid, LPBI NU/NU Peduli, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), LAZ Wahdah, Forum Zakat (FOZ), Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), LAZ LMI, Social Trust Fund UIN, dan Karina Caritas Indonesia.
Kemudian, Nurul Hayat, Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Al-Irsyad, Pusat Zakat Umat, Rumah Yatim, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Sinergi Foundation, Humanitarian Forum Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz), dan Yayasan ADRA Indonesia.
Untuk diketahui, konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menimbulkan ratusan korban jiwa dan ribuan warga sipil luka-luka. Adapun yang menjadi korban sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan.
Selain itu, sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat peribadatan, turut rusak akibat serangan antara kedua negara tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCHA) dan BBC, Senin (17/5/2021), sebanyak 200 warga Palestina di Jalur Gaza tewas. Adapun 59 di antaranya merupakan anak-anak. Sementara, korban luka-luka mencapai 1.305 orang.
Di wilayah Tepi Barat sendiri, terdapat 17 warga tewas dengan dua di antaranya adalah anak-anak. Kemudian, sebanyak 42.000 penyintas bersuaka di 50 sekolah Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB (UNRWA).
“Warga sipil tentu saja adalah pihak yang paling menderita akibat konflik bersenjata. Terlebih, sebagian besar negara di dunia saat ini masih berjuang untuk keluar dari krisis pandemi Covid-19, termasuk Palestina,” kata Ketua Komite IHA Muhammad Ali Yusuf dalam konferensi pers yang dihadiri Kompas.com.
Atas kondisi itu pula, IHA mendesak Israel untuk menyetop segala bentuk agresi dan diskriminasi terhadap Palestina, serta menaati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dalam memberikan perlindungan secara luas kepada masyarakat sipil.
“Israel juga harus menghentikan segera tindakan yang melanggar Hukum Kemanusiaan Internasional dan Konvensi Jenewa 1949, serta menaati Protokol Tambahan 1977 terkait perlindungan warga sipil dari konflik dan peperangan. Khususnya, anak-anak, perempuan, difabel, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya,” jelas Ali.
Berharap kepekaan PBB
Serangan Israel ke Palestina tak hanya berdampak pada krisis kemanusiaan, tapi juga mengganggu keamanan dan perdamaian internasional. Karena itu, dalam kesempatan tersebut, IHA juga mengharapkan kepekaan PBB untuk mengatasi konflik kedua negara.
Perwakilan Karina Caritas Internationalis Romo Fredy Rante Taruk mengatakan, pihaknya telah menyiapkan bantuan untuk para korban konflik di Jalur Gaza. Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan.
“Barusan saja Caritas Internationalis mengirimkan bantuan dalam bentuk pelayanan kesehatan, penyediaan makanan bernutrisi, dan pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak tragedi kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah. Utamanya, di Jalur Gaza,” kata Fredy.
Namun, lanjut Fredy, perwakilan Caritas Internationalis yang berada di Yerusalem mengaku mengalami kesulitan untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Pasalnya, serangan yang terjadi saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
“Kami tidak dapat mengintervensi bantuan yang telah disiapkan selama serangan masih berlangsung. Pos layanan kesehatan keliling Caritas Internationalis sangat siap menolong para korban ketika serangan berhenti,” terangnya.
Merespons masalah tersebut, IHA berharap, otoritas Israel, Palestina, Yordania, dan Mesir membuka akses ke Jalur Gaza.
Tak hanya itu, IHA juga meminta pihak-pihak tersebut menjamin keamanan pegiat dan organisasi kemanusiaan dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Termasuk, jurnalis dan tenaga medis agar bisa menjalankan tugasnya.
Ali kembali mengatakan, sebagai anggota Dewan HAM PBB, pemerintah Indonesia tengah mengupayakan berbagai langkah diplomasi melalui forum internasional untuk menghentikan peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina.
Langkah tersebut melibatkan sejumlah organisasi multilateral, seperti ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok.
“IHA mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kami juga mendorong peran kepemimpinan aktif Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB,” tutur Ali.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi PRB PGI dan aktivis kemanusiaan Kristen Protestan Jonathan Victor Rembeth.
Jonathan berkata, IHA dan tokoh penggerak aksi kemanusiaan lintas agama mendorong pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk menjalankan fungsi sebagai juru damai.
Pada akhir acara, IHA berharap, seluruh masyarakat Indonesia dapat mendukung serta memberi bantuan kepada korban terdampak konflik di Palestina.