Kemendagri: Kerja Sama Bilateral di Perbatasan Indonesia-Malaysia Penting untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya menjalin kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga perbatasan kedua negara. Utamanya, perbatasan di wilayah darat.

Kerja sama tersebut diperlukan guna menyelesaikan isu-isu kawasan perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati menjelaskan, kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia terkait perbatasan diwujudkan melalui forum Kerja Sama Kelompok Kerja atau Jawatan Kuasa Sosio Ekonomi Malaysia – Indonesia dan dikenal dengan sebutan KK-JKK Sosek Malindo.

Forum tersebut dibuat untuk membahas dan menyepakati permasalahan akses sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan.

Tak hanya itu, keberadaan forum ini diharapkan menjadi solusi untuk berbagai isu lalu lintas perbatasan, termasuk keamanan perbatasan kedua negara.

Thomas menambahkan, kedua pihak dalam forum tersebut rutin melakukan pertemuan setiap tahun untuk menjaga kondisi perbatasan agar tetap kondusif.

Dalam pertemuan, kedua pihak membahas hal-hal teknis mengenai kerja sama di daerah.

“Hasil pembahasan tersebut kami bawa ke Pertemuan Sekretariat Bersama dan Forum Persidangan Pertemuan Tahunan Sosek Malindo tingkat pusat yang berlaku sebagai forum penerimaan pelaporan, pemberian arahan, dan pembuat keputusan bersama,” ujar Thomas dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (23/6/2021).

Sebelum sampai pada forum pusat, lanjut Thomas, isu pembahasan harus melewati beberapa tingkatan forum di bawahnya, seperti tingkat daerah atau Sosekda Malindo di provinsi dan negeri yang berbatasan, forum sekretariat bersama, dan forum tertinggi nasional.

Thomas memaparkan, kerja sama bilateral di perbatasan berperan penting karena terkait dengan interaksi perlintasan masyarakat dan barang yang masuk dan keluar di titik perlintasan kawasan perbatasan.

Karena berhubungan dengan banyak hal krusial, lanjut Thomas, setiap proses agenda diplomasi dalam wilayah perbatasan kerap melibatkan banyak pihak.

“Penting untuk melibatkan Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Karantina pada Kementerian Kesehatan, Karantina Pertanian, dan Karantina Perikanan. Selain itu, untuk unsur keamanan dan potensi ancaman yang muncul di kawasan perbatasan, juga melibatkan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI),” jelas Thomas.

Sejauh ini, hasil kerja sama antara kedua negara tersebut kerap menunjukkan kinerja memuaskan, seperti aksi pemberantasan rabies di perbatasan, festival budaya, pembukaan pendidikan bagi anak-anak pekerja Indonesia, dan keamanan perbatasan orang dan barang.