Peringati Hari Kependudukan Dunia 2021, BKKBN Fokus Pada Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 mengakibatkan tersendatnya beberapa program pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk percepatan penurunan stunting. Hal ini disampaikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada peringatan Hari Kependudukan Dunia 2021.

Adapun salah satu program tersebut adalah Program Bangga Kencana. Program ini mencakup pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (KB).

Penurunan pemenuhan hak kesehatan reproduksi dapat dilihat dari empat indikator. Pertama, menurunnya pelayanan KB pada fasilitas kesehatan yang diakibatkan sisi supply dan terpecahnya fokus tenaga kesehatan pada penanganan Covid-19.

Di sisi lain, urgensi masyarakat untuk mendatangi fasilitas pelayanan KB turut menurun karena diberlakukannya pembatasan sosial.

Kedua, penurunan jumlah masyarakat yang ikut serta dalam program KB, khususnya golongan masyarakat rentan di daerah kumuh, wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galcitas), serta masyarakat prasejahtera.

Padahal, golongan tersebut merupakan penerima manfaat utama dari pelayanan yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ketiga, terganggunya rantai pasok alat dan obat kontrasepsi akibat menurunnya mobilitas petugas di lini lapangan.

Keempat, penurunan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi, KB, dan Pembangunan Keluarga yang melibatkan balita, anak, remaja, dan kalangan lanjut usia (lansia).

Hal tersebut juga disertai penurunan kegiatan lain yang berbasis kelompok kegiatan di masyarakat akibat keterbatasan mobilitas masyarakat, penerapan physical, dan social distancing.

Hasto Wardoyo mengatakan bahwa kebijakan terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi perlu dikaji ulang. Jika hak ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan ibu hamil.

“Kemudian, bisa menyebabkan anak yang dilahirkan kelak menjadi stunting. Hal ini harus diantisipasi sedini mungkin,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Sabtu.

Menurut Hasto, mencegah stunting harus dimulai dari hulu dengan memberi konseling pranikah dengan memberi pemahaman mengenai kesehatan reproduksi yang baik untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat.

“Program perencanaan pranikah dan kehamilan untuk menjaga jarak kehamilan juga menentukan kualitas anak,” paparnya.

Pendekatan tersebut, lanjut Hasto, perlu dilakukan sejak dini, termasuk konseling mengenai persiapan psikologi dan ekonomi.

Guna mewujudkan hal tersebut, imbuh Hasto, BKKBN bersama UNFPA Indonesia akan menyelenggarakan kampanye dan acara daring dengan tema “Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Stunting”.

Acara tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Kependudukan Dunia 2021, yang biasanya diperingati setiap tanggal 11 Juli. Acara ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan otonomi tubuh, khususnya bagi perempuan.

“Semoga momentum ini menjadi sebuah upaya untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah dalam penyediaan akses kesehatan reproduksi bagi ibu dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kehamilan dan stunting,” tutur Hasto.