RUPSLB BRI Setujui Right Issue 28 Miliar Lembar Saham

KOMPAS.com – Dalam rangka mendapatkan persetujuan aksi korporasi right issue, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Pada rapat tersebut, BRI melakukan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) terkait rencana pembentukan holding ultramikro. Keputusan ini berpotensi menjadi right issue terbesar di Indonesia, bahkan di Asia.

Direktur Utama (Dirut) BRI Sunarso mengatakan, perseroan akan terus melakukan eksplorasi berbagai sumber pertumbuhan baru. Hal ini selaras dengan aspirasi perseroan, yakni menjadi champion of financial inclusion.

“Segmen ultramikro telah diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru melalui pembentukan ekosistem ultramikro. Ekosistem ini akan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi pengusaha segmen ultramikro sehingga memungkinkan mekanisme naik kelas ke nasabah mikro lebih tertata dengan baik,” papar Sunarso dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Rencana tersebut, lanjutnya, juga selaras dengan visi pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2020-2024 untuk mendorong inklusi keuangan.

“Oleh karena itu, pemerintah bermaksud membentuk holding ultramikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam hal ini, BRI akan ditunjuk sebagai induk holding,” kata Sunarso.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), Asian Development Bank, dan hasil analisis BRI, terdapat sekitar 45 juta usaha ultramikro yang membutuhkan pendanaan tambahan pada 2018.

“Sejauh ini, hanya sekitar 15 juta usaha ultramikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menjangkau potensi ultramikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” papar Sunarso.

Untuk diketahui, dalam PMHMETD tersebut, pemerintah akan menyetorkan seluruh saham seri B dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI atau secara inbreng.

Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99 persen saham dari Pegadaian dan PNM. Akan tetapi, pemerintah tetap memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM.

“Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya, yaitu 28.677.086 miliar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 50. Adapun jumlah lembar saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian,” kata Sunarso.

Sunarso menambahkan, dana hasil dari aksi korporasi tersebut akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan holding ultramikro. Hal ini dilakukan melalui penyertaan saham BRI dalam Pegadaian dan PNM sebagai hasil dari inbreng pemerintah.

Selebihnya, BRI akan memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja dalam rangka pengembangan ekosistem ultramikro serta bisnis mikro dan kecil.

Aksi korporasi tersebut nantinya berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian BRI pada 31 Maret 2021. Dampak tersebut di antaranya adalah peningkatan total aset BRI dari Rp 1,411 triliun menjadi Rp 1,515 triliun, total liabilitas Rp 1,216 triliun menjadi Rp 1,289 triliun, dan laba bersih Rp 7 triliun menjadi Rp 8 triliun.

“Tidak hanya untuk BRI, Pegadaian, dan PNM, holding ultramikro ini juga memberikan manfaat kepada pelaku usaha ultramikro dan perekonomian nasional,” papar Sunarso.

Pada aksi tersebut, lanjutnya, PNM berperan di fase empowerment. Selain bernilai sebagai pembiayaan, pinjaman kelompok yang disalurkan PNM juga berfungsi dalam pemberian asistensi dan peningkatan kapabilitas.

Sementara, BRI dan Pegadaian memegang peran di fase integration. Kedua perusahaan ini dapat membantu pelaku usaha di segmen tersebut dengan berbagai produk gadai dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Selanjutnya, tahap terakhir adalah fase upgrade. Holding ultramikro memungkinkan pelaku usaha ultramikro naik kelas menjadi nasabah mikro BRI yang berbasis komersial. Proses yang dimaksud akan terjadi dalam satu ekosistem sehingga lebih efektif dan efisien,” jelas Sunarso.