Advertorial

Kasus Harian Positif Covid-19 Menurun, Apa Saja yang Masih Harus Dibenahi?

Kompas.com - 23/07/2021, 20:34 WIB

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (20/7/2021) mengumumkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dibuka bertahap apabila kasus Covid-19 mengalami penurunan sampai Minggu (25/7/2021).

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, secara nasional, jumlah kasus positif Covid-19 mengalami penurunan dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan data laman covid-19.go.id, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai angka 56.757 kasus pada Kamis (15/7/2021). Angka ini mengalami penurunan 40 persen jika dibandingkan data Rabu (21/7/2021), yakni 33.772 kasus.

Sementara itu, angka kesembuhan menunjukkan peningkatan lebih dari 70 persen pada periode yang sama.

“Kasus aktif pasien Covid-19 juga terlihat mengalami penurunan selama tiga hari terakhir,” ujar Wiku dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Dia juga mengatakan, persentase keterisian tempat tidur harian atau bed occupancy ratio (BOR) di tingkat nasional juga mengalami penurunan yang konsisten selama tujuh hari terakhir, yakni dari 76,26 persen menjadi 72,82 persen.

Menurut Wiku, perkembangan tersebut patut disyukuri. Oleh karena itu, dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) yang tidak kenal lelah merawat pasien.

Kemudian, dia juga mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang telah bergerak cepat dalam membantu pelaporan pasien dan kontak erat Covid-19.

Meski demikian, Wiku menekankan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu menjadi upaya perbaikan bersama. Salah satunya, peningkatan testing.

Wiku menjelaskan, jumlah orang yang dites Covid-19 mengalami penurunan selama empat hari terakhir. Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar testing perlu ditingkatkan. Pasalnya, semakin tinggi testing, semakin banyak pula kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini.

Mengurangi angka kematian

Lebih lanjut, Wiku menegaskan, hal lain yang juga perlu menjadi fokus bersama adalah kasus kematian. Angka kematian yang cenderung mengalami peningkatan selama tujuh hari terakhir ini perlu dievaluasi. Terlebih, sudah enam hari berturut-turut, angka kematian mencapai lebih dari 1.000 orang per hari.

“Hal tersebut tidak bisa ditoleransi karena ini bukan sekadar angka. Kasus kematian juga menyangkut keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita,” tegas Wiku.

Menurut dia, kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti pula dengan angka kematian yang juga menurun.

Selain itu, per Jumat, jumlah kabupaten/kota yang masuk zona risiko tinggi atau merah mencapai 180. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi sepanjang pandemi.

Adapun zona tersebut didominasi oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebanyak 33, Jawa Tengah (Jateng) 29, dan Jawa Barat (Jabar) 21.

“Oleh karena itu, sebelum pelonggaran PPKM secara bertahap, kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing dan menurunkan angka kematian,” kata Wiku.

Dia menambahkan, perkembangan yang relatif membaik tersebut harus dipertahankan. Dengan begitu, wilayah-wilayah yang saat ini berada di zona merah dapat segera membaik serta berpindah ke zona oranye dan zona kuning.

Evaluasi PPKM Darurat

Seperti diketahui, sebanyak tujuh provinsi di Jawa-Bali sedang memberlakukan kebijakan PPKM Darurat. Dalam tujuh hari terakhir, yakni dari Kamis (15/7/2021) hingga Rabu (21/7/2021), tujuh provinsi ini menunjukkan perkembangan yang fluktuatif.

Wiku mengatakan, selama tujuh hari terakhir, kasus positif sudah menunjukkan tren penurunan di hampir seluruh provinsi, kecuali Bali.

“Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga tiga hari terakhir. Sama halnya dengan kasus sembuh. Lima dari tujuh provinsi menunjukkan tren peningkatan, kecuali Jakarta dan Yogyakarta,” kata Wiku.

Wiku menjelaskan, kasus kematian juga masih menjadi tantangan besar. Angka Kematian di hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan, kecuali Jakarta.

Sebagai informasi, hingga Rabu (21/7/2021), angka kematian di Jakarta menunjukkan penurunan yang signifikan, yakni dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari.

Selain kasus positif dan angka kematian, Wiku juga menyoroti angka BOR di RS. Menurutnya, seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan tingkat keterisian RS, kecuali Bali.

“Seperti halnya kasus positifnya, angka BOR di Bali menunjukkan peningkatan selama tujuh hari terakhir. Hal ini harus segera diperbaiki,” kata Wiku.

Taat prokes dan perkuat kinerja posko

Wiku menjelaskan, penilaian kesiapan daerah dalam pelonggaran PPKM Darurat secara bertahap didasarkan pada perkembangan kasus positif, kesembuhan dan kematian, serta BOR. Selain itu, kepatuhan protokol kesehatan (prokes) dan cakupan kinerja posko juga menjadi hal yang tak kalah penting.

Adapun kepatuhan memakai masker di tingkat desa/kelurahan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase desa/kelurahan yang tidak patuh di tujuh provinsi berada di bawah 30 persen.

Sementara itu, kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa/kelurahan di Jakarta, Jateng, dan Banten. Sekitar 30 persen desa/kelurahan di ketiga desa tersebut tidak patuh menjaga jarak.

Kemudian, berdasarkan laporan kinerja posko, kurang dari 50 persen posko yang melaporkan kinerjanya. Hal ini terjadi di sebagian besar provinsi yang menerapkan PPKM Darurat, yakni Jateng, Jabar, Jatim, dan Banten.

“Saya sampaikan apresiasi kepada Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Lebih dari 50 persen posko sudah melakukan pelaporan kinerja,” jelas Wiku.

Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menjaga jarak di tingkat desa/kelurahan.

Sementara itu, untuk menurunkan angka kematian, Pemprov Jateng dan Banten diminta untuk meningkatkan kepatuhan jaga jarak di tingkat desa/kelurahan dan melakukan pelaporan kinerja posko yang sudah terbentuk.

Kemudian, Pemprov Jabar dan Jatim diminta untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan pelaporan kinerja posko. Adapun Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta diminta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.

“Saya juga meminta Pemprov Bali untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan BOR isolasi,” kata Wiku.

Wiku menambahkan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan bersamaan dengan upaya menurunkan angka kematian. Hal ini dapat dilakukan dengan penanganan pasien Covid-19 sedini mungkin dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit.

Selain itu, penelusuran kontak erat pada pasien Covid-19 juga penting dilakukan agar dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan.

Kemudian, penurunan kasus positif, BOR, serta jumlah desa/kelurahan yang tidak patuh prokes dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan tindak tegas pada pelanggar prokes.

Dengan upaya pencegahan, Wiku meyakini bahwa penularan Covid-19 dapat dikendalikan serta angka kasus positif dan kematian dapat ditekan.

Terakhir, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa/kelurahan. Fungsi-fungsi posko juga harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat.

Menurutnya, pelaporan kinerja posko merupakan hal penting untuk melihat apakah pengendalian Covid-19 hingga tingkat RT/RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh perbaikan.

Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah akan siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.

“Hal itu menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, mulai dari pemerintah daerah hingga seluruh lapisan masyarakatnya, untuk memastikan kesiapan menghadapi pembukaan PPKM (Darurat) secara bertahap,” imbuh Wiku.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com