Advertorial

Pertamina Hulu Rokan Resmi Mengelola Wilayah Kerja Rokan

Kompas.com - 09/08/2021, 15:40 WIB

KOMPAS.com – Wilayah Kerja (WK) Rokan mengukir perjalanan baru sebagai salah satu wilayah kerja andalan di sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Beroperasi sejak 1951, pengelolaan WK itu resmi beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR) mulai hari ini, Senin (9/8/2021) pukul 00.01 WIB.

Para pemangku kepentingan (stakeholders) turut memberikan dukungan terhadap pengambilalihan WK Rokan kepada PHR. Hal ini terlihat dari kehadiran mereka dalam acara seremoni Alih Kelola WK Rokan yang diselenggarakan secara bersamaan di Pekanbaru dan Jakarta, Minggu (8/8/2021).

Seremoni Alih Kelola WK Rokan tersebut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau Syamsuar beserta jajarannya, serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas Dwi Soetjipto dan perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.

Hadir pula Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit dan Presiden Direktur CPI Albert Simandjuntak, serta Direktur Utama PHR Jaffee Suardin Arizona.

Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan, alih kelola WK Rokan dari PT CPI ke PHR merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Pasalnya, setelah PT CPI berhasil mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, PHR diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai.

Untuk itu, Arifin dan Kepala SKK Migas menyampaikan terima kasih kepada PT CPI atas pengelolaan WK Rokan.

“Sejak diproduksikan pada 1951 hingga 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barrel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan PT CPI,” kata Arifin dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin.

Hal senada juga diungkapkan Dwi Soetjipto. Menurutnya, selain telah bekerja dengan baik di WK Rokan, PT CPI turut mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, serta pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility (CSR) di Riau dan wilayah Indonesia lain dengan baik.

Ia turut bersyukur karena proses alih kelola WK Rokan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini sejalan dengan target SKK Migas untuk memproduksi minyak 1 juta barrel per hari (BOPD) pada 2030.

SKK Migas, kata Dwi, selama dua tahun terakhir bekerja keras mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan.

“Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional. Ke depan, WK Rokan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” ujar Dwi.

Sebagai informasi, salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi head of agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak.

Sejak HoA ditandatangani, telah dilakukan pengeboran 103 sumur pengembangan di WK Rokan pada periode 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021.

Selain pengeboran, SKK Migas juga mengawal delapan isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical enhanced oil recovery (EOR), manajemen kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi, serta pengelolaan lingkungan.

“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Riau sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik,” sambung Dwi.

Pada kesempatan yang sama, Albert Simanjuntak menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal, dan lancar.

“Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara,“ kata Albert.

Keberlanjutan WK Rokan

Untuk diketahui, rata-rata produksi WK Rokan pada akhir Juli 2021 sekitar 160.500 barrel per hari atau sekitar 24 persen dari produksi nasional dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi.

Arifin berharap, PHR dapat melakukan investasi yang massif. Tujuannya, supaya produksi dari wilayah kerja tersebut tidak menurun dan bahkan dapat ditingkatkan.

“Ini harus menjadi komitmen Pertamina. Pasalnya, WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 standard cubic feet per day (BSCFD) pada 2030 mendatang,” ujar Arifin.

Seremoni Alih Kelola WK Rokan secara daring. DOK. Pertamina Seremoni Alih Kelola WK Rokan secara daring.

Sementara itu, Dwi Soetjipto mengatakan bahwa persiapan yang telah dilakukan pada masa transisi dapat menjadi modal PHR dalam mengembangkan WK Rokan. Menurutnya, PHR dapat memaksimalkan potensi di WK tersebut melalui penerapan teknologi lanjutan.

Kontrak baru WK Rokan yang menganut sistem production sharing contract (PSC) gross split (GS), lanjut Dwi, merupakan suatu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Pertamina dituntut untuk tetap profesional dalam mengelola WK Rokan, serta meningkatkan investasi untuk dapat memaksimalkan produksi. Pasalnya, potensi WK Rokan masih menjanjikan,” kata Dwi.

Ia berharap, produksi WK Rokan dapat mencapai 165.000 barrel per hari pada akhir 2021 dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor pada tahun ini. Selain itu, WK Rokan juga diharapkan tetap menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan bahwa pengelolaan WK Rokan oleh PHR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan kebanggaan bagi Pertamina dan bangsa Indonesia.

Pasalnya, berkat dukungan segenap komponen bangsa Indonesia, pengambilalihan WK Rokan dapat berjalan dengan baik.

Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, kata Nicke, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk tim transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi.

Tim tersebut memastikan kelancaran di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi kebijakan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL), hingga ke aspek SDM, finansial, komersial, asset supply chain management, serta IT.

“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola. Kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas. Jadi, tidak hanya proses keandalan yang diperhatikan, tapi juga aspek health, safety, security and environment (HSSE),” ujar Nicke.

Nicke berpesan kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR agar terus fokus menjalankan amanah dari pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat, dan bangsa melalui pengelolaan Blok Rokan. Hal ini untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.

Pertamina, lanjut Nicke, juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah 1 juta BOPD dan 12 miliar BSCFD pada 2030.

“Oleh karena itu, selain kerja keras serta komitmen Pertamina, kami juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” ujar Nicke.

Sebagai informasi, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru di WK Rokan, termasuk pengeboran sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya hingga akhir 2021. Untuk 2022, PHR merencanakan pengeboran lebih kurang sebanyak 500 sumur baru.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen investasi dengan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pengeboran di WK Rokan. 

Dengan demikian, total tersedia 16 rig pengeboran serta 29 rig untuk kegiatan workover and well service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com