Himbara Tegaskan Komitmen sebagai Mitra Strategis Pemerintah untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

KOMPAS.com – Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara berkomitmen untuk mendukung berbagai program yang digulirkan pemerintah, termasuk upaya membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Sejumlah upaya tersebut di antaranya adalah restrukturisasi kredit, penyaluran bantuan sosial (bansos), penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) pekerja, bantuan presiden (Banpres) Usaha Mikro (BPUM), dan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Berbagai stimulus dan bantuan pemerintah itu semakin meningkatkan optimisme Himbara untuk dapat terus mencatatkan kinerja positif dalam menghadapi semester II 2021.

Optimisme tersebut juga semakin diperkuat dengan kinerja bank Himbara. Pada paruh pertama 2021 hingga akhir kuartal II 2021, Himbara berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 2.552,91 triliun atau tumbuh 5,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Selain itu, Himbara juga berhasil menghimpun dana pihak ketiga senilai Rp 2.948.78 triliun atau tumbuh 8,7 persen yoy. Sementara, aset Himbara tercatat sebesar Rp 3.904,30 triliun atau tumbuh 7,7 persen yoy.

Ketua Himbara yang juga merupakan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengatakan, secara umum, seluruh kebijakan dan stimulus pemerintah, termasuk bansos, memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Hal tersebut tecermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 yang tumbuh sebesar 7,07 persen yoy.

“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program pemerintah agar momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut,” ujar Sunarso dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/3/2021).

Sunarso menjelaskan, hingga akhir Juli 2021, Himbara telah menyalurkan berbagai bantuan pemerintah, seperti bansos pangan nontunai atau sembako, program keluarga harapan (PKH), dan BPUM kepada lebih dari 24,9 juta penerima bantuan atau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan total nominal Rp 37,8 triliun.

Secara rinci, Himbara telah menyalurkan program sembako senilai Rp 15,2 triliun kepada 8,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), PKH senilai Rp 17,2 triliun kepada 10,4 juta penerima, dan BPUM senilai Rp 11,6 triliun kepada 9,6 juta pelaku UMKM.

Sunarso menjelaskan, khusus BRI, pihaknya akan terus mendorong penyaluran berbagai bantuan tersebut guna memulihkan kondisi pelaku UMKM yang merupakan bisnis utama BRI.

Untuk diketahui, hingga Juli 2021, BRI tercatat telah menyalurkan program sembako senilai Rp 3,1 triliun kepada 5,5 juta penerima, PKH senilai Rp 6,2 triliun kepada 3,8 juta KPM, dan BPUM senilai Rp 11,62 triliun kepada 7,5 juta pelaku UMKM.

Selain itu, Sunarso juga menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antarpihak agar kondisi ekonomi terus membaik.

“Upaya mendorong UMKM agar terus berkembang dan bertahan di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengandalkan sinergi atau kerja sama antarpihak,” ujar Sunarso.

Menurut dia, penyaluran tiga jenis stimulus dari pemerintah, yakni government spending, government investment, serta government guarantee, sebenarnya sudah cukup membantu menggerakkan perekonomian nasional dan pelaku UMKM.

Untuk meningkatkan pelayanan penyaluran bansos, Himbara senantiasa mengevaluasi penyaluran dan penerima yang berhak. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) serta dinas sosial (dinsos) di kabupaten dan kota setempat.

Upaya optimalkan penyaluran bansos

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI juga terus mengoptimalkan upaya percepatan penyaluran berbagai bansos, termasuk bansos sembako.

Hingga Agustus 2021, BNI telah menyalurkan bansos sembako kepada 5,85 juta KPM di seluruh Indonesia dengan nilai Rp 10,21 triliun.

Adapun penyaluran bansos sembako merupakan salah satu penugasan yang diterima BNI dalam menyukseskan rangkaian program PEN.

Sebagai informasi, PEN terbagi atas 10 program, termasuk penyaluran bansos. Khusus program ini, BNI menjadi salah satu bank penyalur untuk dua program bansos, yaitu sembako dan PKH.

“Hingga Agustus 2021, kami sudah menyalurkan bansos PKH kepada 4,1 juta KPM dengan nilai sebesar Rp 7,29 triliun,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

Hal senada diungkapkan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Dia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam penyaluran bansos agar dapat diterima masyarakat KPM di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut merupakan upaya Bank Mandiri dalam mendukung program pemerintah terkait penyaluran bansos, baik PKH maupun sembako, untuk meringankan beban masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

"Sebagai salah satu bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen untuk menyukseskan program bansos guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Darmawan.

Adapun komitmen itu tecermin dari penyaluran bansos sembako yang dilakukan Bank Mandiri pada akhir Agustus 2021 kepada 4,04 juta KPM dengan nilai bantuan Rp 6,43 triliun. Selain itu, penyaluran bantuan PKH kepada 2,32 juta penerima dengan nilai bantuan Rp 4,09 triliun.

Untuk diketahui, bantuan tersebut diberikan ke seluruh masyarakat penerima manfaat di 27 provinsi Indonesia sejak 2016.

Agar masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat bansos, Bank Mandiri turut melibatkan 28.650 Agen Laku Pandai Bank Mandiri yang tersebar di seluruh Tanah Air dalam mendistribusikan bantuan.

"Sejak awal, Bank Mandiri telah menjalankan fungsi sebagai agent of development. Kami pun siap untuk terus mendorong penyaluran bansos dari Kemensos, termasuk pada masa pandemi seperti saat ini,” imbuh Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Haru Koesmahargyo menjelaskan, sejak awal tahun hingga akhir Agustus 2021, perseroan telah menyalurkan program bantuan sembako kepada 685.296 KPM dengan total dana sebesar Rp 1,15 triliun.

BTN juga turut andil dalam mendistribusikan bansos PKH kepada 367.137 KPM dengan total dana sebesar Rp 681,8 miliar. Penerima bantuan ini tersebar di 10 kota dan kabupaten.

“Kami gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat agar dapat segera mencairkan bansos paling lambat 90 hari setelah dana masuk. Kami juga memberikan pendampingan sebaik mungkin kepada masyarakat untuk pencairan,” kata Haru.

Dia menjelaskan, sejak 2017, sinergi antara Himbara, Kemensos, dinsos, dan pemerintah kabupaten (pemkab) membuat penyaluran bansos berjalan lancar dan mampu menghadapi kendala-kendala yang muncul di lapangan.

“Kami terus berkoordinasi agar dapat segera mengatasi masalah yang muncul. Bantuan ini merupakan hak rakyat kecil yang harus dinomorsatukan,” ujar Haru.

Bahkan, lanjut Haru, BTN bersama dinsos dan pendamping setempat juga melakukan pengecekan langsung kepada masyarakat penerima bansos yang tidak segera melakukan pencairan.

“Saya sudah meminta kantor cabang BTN di berbagai daerah agar aktif melakukan pemantauan dan pengecekan. Jangan sampai dana bansos mereka tidak dicairkan. Kalau tidak dicairkan, kami cek langsung ke masyarakat (untuk mengetahui) alasannya,” jelas Haru.

Dengan pencapaian penyaluran masing-masing yang menyentuh angka lebih dari 99 persen, bahkan 100 persen, dari target yang diberikan Kemensos, Himbara berharap masyarakat dapat segera mencairkan bansos untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Himbara bersama Kemensos serta seluruh dinsos di kabupaten serta kota senantiasa melakukan percepatan pencairan agar seluruh dana bansos dapat segera diterima KPM bersama seluruh kelengkapan, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Selain itu, Himbara juga terus berupaya agar pencairan dana PKH serta program sembako selalu termonitor dengan baik dan relatif cepat diserap masyarakat.

Menurut Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 254/PMK.05/2015, dengan perubahannya 228/PMK.05/2016), bank dapat menyalurkan bantuan dalam waktu 30 hari. Namun, kenyataannya, bank dapat menyalurkan dana ke rekening KPM maksimal dalam waktu 10 hari.

Sebagai informasi, pencairan bansos melalui Himbara dimulai dari pemberian data masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bansos atau data calon KPM dari Kemensos kepada bank penyalur.

Kemudian, bank penyalur melakukan pengecekan data tersebut. Apabila memenuhi syarat, bank penyalur akan melakukan pembukaan rekening secara massal dan terpusat. Selanjutnya, bank penyalur akan mencetak KKS.

Sementara itu, jika tidak memenuhi syarat, data tersebut akan dikembalikan kepada Kemensos.

Proses berikutnya adalah pendistribusian KKS kepada masing-masing kantor cabang (kacab) bank penyalur yang membawahi wilayah penyaluran.

Kacab bank penyalur akan berkoordinasi dengan dinsos dan pendamping setempat untuk melakukan penjadwalan pendistribusian KKS ke KPM.

Kemudian, KPM harus melengkapi sejumlah persyaratan, seperti formulir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan dari dinsos.

Terakhir, bank penyalur akan memberikan KKS, buku tabungan, dan personal identification number (PIN) mailer kepada KPM sesuai dengan nama yang tertera pada rekening.